Pesan untuk Cina dengan Pemberian Nama Laut Natuna Utara

investigasi.co.id – Wilayah Laut Cina Selatan selama bertahun-tahun penuh dengan ketegangan antar negara di kawasan. Sebagai wilayah sengketa dan konflik, segala hal bisa menyulut persoalan bisa makin pelik tak kecuali untuk urusan sebuah nama.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengubah nama Laut Cina Selatan yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dengan sebutan Laut Natuna Utara. Perubahan nama perairan di utara Natuna sudah melalui serangkaian perencanaan dan proses sejak 2016 lalu. Nama perairan yang diubah itu hanyalah yang masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Laut Natuna bagian dari Indonesia itu kan namanya Laut Natuna. Jadi yang di ZEE pada sisi utara itu kita usulkan jadi laut Natuna Utara,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dalam pernyataannya pada 2016 lalu, seperti dikutip Antara.

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara sekaligus memperbaharui peta wilayah Indonesia yang belum diperbaharui sejak 2005. Perubahan dan penyempurnaan itu dilakukan pemerintah yang didasarkan pada perkembangan hukum internasional yang berlaku dan adanya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia dan Singapura belum lama telah menyepakati dan menandatangani batas-batas yang pasti antara kedua negara. Ada juga penyederhanaan perbatasan di Selat Malaka yang dilakukan untuk memberi ruang pada hukum internasional terkait kejahatan di wilayah jalur perdagangan padat itu.

Pertimbangan lainnya menyangkut pembaharuan regulasi yakni adanya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) terkait sengketa perairan di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Internasional memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa setiap negara berhak atas zona ekonomi eksklusif, alias hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak), di sekitar pulau dalam radius 200 mil laut.

“Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat, dia paham itu wilayah mana,” kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.

Menanggapi perubahan nama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengungkapkan bahwa pemakaian nama baru untuk perairan di wilayah utara Natuna itu sebagai hal yang tidak kondusif. “Negara-negara tertentu yang melakukan penamaan kembali, itu tak ada artinya sama sekali dan tidak kondusif dalam upaya mendorong standardisasi penamaan geografi,” kata Geng Shuang, seperti dikutipBBC.

Penamaan laut terkadang menimbulkan berbagai polemik. Baru-baru ini pemerintah Korea Selatan juga meminta penamaan ganda dalam menyebutkan kawasan yang berada di antara Semenanjung Korea dan Jepang dengan nama Laut Timur/Laut Jepang. Wilayah tersebut tak bisa hanya disebut sebagai Laut Jepang atau pun hanya menyebut Laut Timur.

“Republik Korea dan Jepang belum menyetujui istilah umum (dari penamaan kawasan laut tersebut),” demikian yang ditulis Kwon Yong-ik melalui rilis yang diterima Tirto.

Sumber : tirto.id

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 12 kali.