Dewan Sahkan 7 Perda dari 17 Ranperda di 2017

investigasi.co.id – Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Peraturan Perundang-unangan (P3D) 2018 disahkan, Kamis (30/11) dalam sidang paripurna di ruang sidang utama Raja Khalid kantor DPRD Dompak, Tanjungpinang.

Pengesahan ini diawali dengan pembacaan laporan akhir Bapemperdaprov (Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi) oleh juru bicara Bapemperda Asep Nurdin, politisi Partai Hanura terhadap hasil penyusunan rencana Program Pembentukan Perda Provinsi Kepri tahun 2017 sekaligus persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Bairun, Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah dan jajaran kepala OPD. Adapun rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I Rizki Faisal.

Berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Asep Nurdin, sepanjang tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kepri telah berhasil mengesahkan sebanyok 7 buah Perda dari 17 Ranperda yang masuk ke Bapemperdaprov.

Ketujuh Perda yang telah disahkan tersbut selama 2017 antara lain Perda tentang ketenaga listrikan; Perda tentang Pajak daerah; Perda tentang Retribusi Daerah; Perda tentang bantuan Hukum; Perda tentang LPP APBD 2016, Perda tentang APBDP 2017 dan Perda tentang APBD 2018.

Setiap Ranperda yang dibahas di DPRD terdiri dari inisiatif Dewan dan merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Sejumlah Ranperda yang belum disahkan di 2017 ada yang memang sedang dalam proses pembahasan dan memang ada yang masih ditunda dikarenakan ada beberapa syarat pengusulan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Ranperda yang sedang dalam tahap pembahasan atau yang ditunda tersebut diantaranya Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda RPJMD Kepri 2016-2021, Ranperda Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Perairan Kepri, Ranperda Pertambangan, Ranperda Perlindungan Hak Perempuan, Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ranperda Pembangunan Industri Provinsi, Ranperda Tentang Penyertaan Modal BUMD Kepri terhadap PDAM Tirta Kepri, Ranperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah dan Perda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Bsr/Humas)

Sumber : kepriprov.go.id

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 21 kali.