Artikel ini telah dilihat : 13 kali.

TEDDY JUN AKSARA RESES DENGAN PTK NON ASN SE KOTA TANJUNGPINANG DI AULA SMU NEGERI 1

Investigasi.co.id – Teddy Jun Aksara, Anggota DPRD komisi 4 bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau  melakukan reses  masa persidangan 1 tahun sidang 2019 dengan PTK Non ASN se Kota Tanjungpinang di Aula SMUN 1, Kamis (12/12/2019).

Acara tersebut di hadiri oleh Said Idris Kasi SMK  Dinas pendidikan Provinsi Kepri, Pak Imam Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Tanjungpinang dan PTK Non ASN se Kota Tanjungpinang.

Dalam Sambutan pembuka Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Tanjungpinang Dr. Imam Syafii, S.Pd, MSi menyampaikan “selamat datang kepada seluruh TPK Non ASN Tanjungpinang yang telah hadir, semula Aula ini merupakan gudang tempat renovasi  salah satu ruangan di SMU Negeri 1, dengan adanya acara ini kami siapkan dengan segera demi berlangsungnya  acara ini,  karena PTK Non ASN merupakan guru-guru yang sangat kami butuhkan dalam memajukan pendidikan di Kota Tanjungpinang”, ungkapnya.

“Terima kasih kepada DPRD Provinsi Kepri pada Teja  yang telah mengadakan reses di sekolah kami, ini merupakan momentum yang sangat bagus dalam menyampaikan aspirasi pendidikan di kota Tanjungpinang, tak lupa juga yang sangat kami harapkan Pak Said Idris Kasi SMK yang telah hadir bersama PTK Non ASN se Kota Tanjungpinang”, ungkapnya.

Said Idris kasi SMK Provinsi Kepri mengungkapkan dalam sambutanya bahwa “PTK Non Asn akan menerima  tunjangan minggu depan sekitar tanggal 16 atau 17 Desember 2019, ini merupakan anggaran yang udah disiapkan untuk PTK Non ASN, sebelumnya ASN juga sudah menerima tunjangan”, ungkapnya. Untuk penerima tunjangan adalah PTK Non ASN yang sudah bekerja minimal 1 tahun, minimal yang sudah terdata menjadi PTK Non ASN pada tahun 2018, jika ada PTK Non ASN yang mempunyai SK di pertengahan tahun 2019, kami belum bisa memberikan tunjangan kepada mereka, karena anggaran tersebut sudah diajukan pada anggaran tahun 2018, ungkapnya. Tepuk tangan pun menggema keseluruh ruangan tersebut dalam menyambut kebijakan ini.

Pada sesi Tanya jawab beberapa PTK Non ASN  menyapaikan point point penting sebagai berikut, Sejauh mana pendataan PTK Non ASN di BKD, Kejelasan tentang P3K, Permohonan gaji bulan Desember di percepat sebelum Januari 2020, Penandatanganan kontrak di percepat sehingga gaji tidak molor sampai bulan Apri 2020, Kenapa BPJS ketenaga kerjaan tidak bisa menerima uang jaminan hari tua, Diharapkan gaji PTK Non ASN tidak lewat dari tanggal 2.

Hasil diskusi PTK Non ASN dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kepri yang diwakili Teddy Jun Aksara dan  kasi SMK dinas  pendidikan Pak Said Idris  disimpulkan bahwa, Gaji bulan desember akan dibayarkan akhir desember 2019 yaitu sekitar tanggal 24, untuk TAMSIL (penganti THR) akan dibayarkan sebesar 50 % dari gaji yang akan diberikan sekitar tanggal 16-17 Desember 2019, Penerima tunjangan adalah PTK Non ASN yang mengabdi lebih dari 1 tahun, artinya yang terdata tahun ini akan diberikan hak-hak mereka di anggaran tahun 2020, Status PTK Non ASN yang di godok di BKD menunggu intruksi dari pusat,   PTK Non ASN masih bisa mengisi posisi P3K kalau tahun 2020 dibuka oleh pemerintah dengan memprioritaskan masa kerja dan umur, penandatangan kontrak akan diusahakan pada bulan Januari, sehingga gaji bulan Januari bisa cair awal atau pertengahan Februari 2020.

“Anggaran yang sudah diajukan oleh Komisi  IV DPRD Provinsi Kepri  Tahun 2019 berkisar  Rp. 75 milyar untuk pendidikan,  untuk itu dalam penggunaan anggaran betul-betul sesuai dengan pos yang sudah dianggarkan sehingga tidak terjadi penyimpangan  karena itu menyalahi aturan”, ungkap Teddy.

Pada tahun 2020 ini kembali dianggarkan sesuai kebutuhan pendidikan di Provinsi Kepri, tapi angkanya masih kurang sekitar Rp.7 milyar, mudah-mudahan nanti  ada solusi untuk mengatasi anggaran tersebut.

Diakhir reses Teddy menyampaikan kepada seluruh PTK Non ASN, mudah-mudahan kedepanya PTK Non ASN akan lebih baik dan sejahtera, dan diminta kepada seluruh PTK Non ASN untuk tetap disiplin menjalankan tugas sehari-hari  dengan baik, sehingga kedepanya  kami akan memperjuangkan gaji dan  tunjangan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak di Provinsi Kepulauan Riau. (edi)

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *