RDP SPRI Dengan Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Bentuk Tim Untuk Konsultasi ke BPKP.

Investigasi.co.id | Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kota Tanjungpinang melalui ketua komisi I Noviliandri Fathir yang juga didampingi dua angota komisi I dan satu dari angota komisi III, rombongan DPD SPRI Kepri ( Serikat Pers Republik Indonesia ) disambut baik dalam ruang sidang rapat dengar pendapat, Rabu ( 19/02/2020 ).

Dalam ruangan tersebut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) Kota Tanjunpinang Abdul Kadir Ibrahim, Kepala Dinas Ispektorat Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan serta bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Sidang yang dibuka oleh ketua komisi I DPR Noviliandri Fathir, guna melanjutkan audiensi sebelum nya dan surat kedua yang dilayangkan DPD PRI Kepulauan Riau.

Adapun pembahasan dalam ruang sidang DPRD tersebut  ( RDP ) Rapat Dengar Pendapat Sholikin menyampaikan ada konpirasi jahat terkait angaran publikasi yang menjadi sorotan oleh organisasi wartawan, seperti hal nya organisasi DPD SPRI Kepulauan Riau ( Serikat Pers Republik Indonesia ) karena selama ini sering di anak tirikan.

” Tentunta nya hanya media yang terverifikasi saja yang dapat bekerjasama ”

Selaian itu,ketua DPD SPRI Kpulauan Riau, kembali lagi Sholikin menyampaikan tentang adanya surat edaran dari Dewan Pers, agar media yang dapat bekerja sama dengan Pemda, harus media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, juga harus mengikuti (UKW) Uji Kompentensi Wartawan, padahal seyogya Dewan Pers sama sekali tidak pernah menerbit kan satu surat pun, tentang tidak boleh nya media bekerja sama dengan Pemda, ungkap ketua DPD SPRI Kepulauan Riau Sholikin, disaat berlangsung nya ( RDP ) Rapat Dengar Pendapat.

Dengan terus berlanjut diruang sidang, ketua Komisi I Noviliandri Fathir memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) Kota Tanjungpinang Abdul Kadir Ibrahim.

” Saya atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, pada prinsip nya saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketua DPD SPRI Kpulauan Riau Sholikin, tentunya tak ada perbedaan antara media terverifikasi atau media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers, karena didalam hal ini saya selaku pengelolaan dana publikasi oleh Pemko Tanjungpinang, maka untuk itu segera saja kita membentuk tim dengan komisi I DPRD, ispektorat maupun OPD bagian hukum serta satu angota dari Serikat Pers Republik Indonesia agar dapat berkonsultasi dengan BPKP,terang Abdul Kadir Ibrahim didalam ruang sidang.

Begitu juga selanjut nya kepala ispektorat Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan menyampaikan hal yang sama untuk melanjutkan ke BPKP.

Di akhir penutup rapat, Ketua Komisi I Noviliandri  Fathir menyampaikan agar minggu-minggu ini sudah dapat keputusan, tutup nya.

Penulis : Tengku Azhar

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 52 kali.