GTKHNK 35+ Harapkan Presiden Terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa Tes

Investigasi.co.id | Jakarta – Wadah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatus Sipil Negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jum’at, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di tanah air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“ Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Kepres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes, “ kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+ juga hadir  mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukugan dari hamper 100 Pemerintah Daerah/ Pemerintah Provinsi/ ketua DPRD Provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantogi dukunganresmi dari hamper 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat,bus, sewa mobil, hingga mendapatkan makan.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyak pula dari mereka yang telah mengapdi selama bertahun-tahun, salah satunya 40 tahun dengan gaji saat ini sebesat Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bias kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“ Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Sumber : antaranews.com

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 54 kali.