Pasca Corona, Hendra Jaya Minta BUMD Gratiskan Lapak Pedagang.

Investigasi.co.id | Tanjungpinang – Pasca Pandemic Corona, kondisi perekonomian Kota Tanjungpinang sudah mulai terlihat lesu dirasakan masyarakat, Sabtu ( 28/03/3020 ).

Dari beberapa lokasi berdasarkan pantauan awak media ini di Anjung Cahaya dan Melayu Square terlihat sepi.

“Beginilah kondisi setiap malamnya seperti yang abang lihat. Sudah beberapa minggu belakangan ini, tidak ada pengunjung yang datang. Biasanya rame pengunjung, kalau malam minggu tiba, tapi sekarang? ibarat menonton di rumah sendiri, Jawab Wahidin salah satu pedagang yang berjualan diseputaran Tepi Laut, ketika diwawancarai.

“Kita berharap ada solusi terbaik dari pemerintah bang. Kita paham kalau pemerintah saat ini fokus dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Namun, janganlah gara – gara tangani yang terpapar Covid-19, sampai melupakan kelangsungan ekonomi masyarakatnya yang tidak terpapar virus tersebut.” pangkasnya.

Di tempat terpisah, menanggapi keluhan pedagang yang berjualan diseputaran Anjung Cahaya dan Melayu Square, Hendra Jaya, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, mengatakan dampak yang diakibatkan dari pandemic Corona sangat berpengaruh besar pada perputaran ekonomi yang saat ini bukan hanya di Kota Tanjungpinang saja, melainkan di kota – kota lainnya di Indonesia.

“Bahkan bisa dikatakan, pelemahan ekonomi ini selain dirasakan negara kita, juga di beberapa negara di dunia,” lanjutnya.

“Pasca Covid-19 ini, banyak aduan dan keluh kesah masyarakat Tanjungpinang yang masuk, baik sms maupun whatsapp,” kata Hendra Jaya, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Eksekutif DPD Kota Tanjungpinang Partai Nasdem.

“Bukan hanya dari para pedagang saja yang mengeluh, melainkan berbagai lapisan dan profesi, yang saya terima setiap harinya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa keluh kesah para pedagang di seputaran Melayu Square, Anjung Cahaya, Pasar Ikan dan Potong Lembu bahkan Pasar Bintan Center yang masuk ke Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang adalah masalah pembayaran sewa lapak dan tempat berjualan.

“Dan ketika kita cari tahu, mereka rata – rata meminta kepada pemerintah daerah, agar mereka digratiskan atau mendapat keringanan dalam pembayaran retribusi sewa tempat dan lapak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, pasca Corona,” terangnya.

“Menindaklanjuti keluhan tersebut, saya bersama Pak Arif, Pak Fesinto dan Pak Momon dari Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, memanggil pihak pengelola PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMD) BUMD Kota Tanjungpinang,” paparnya.

“Dan dari hasil pertemuan antara pihak BUMD Kota dengan kita (DPRD) yakni kita meminta pihak BUMD untuk memberikan data yang valid sebagai acuan dan tolak ukur dalam mencari solusi tersebut. Karena pada saat kita panggil, pihak BUMD tidak membawa dokumen/data yang kita minta.” terangnya.

Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak BUMD dalam waktu dekat bisa memberikan data tersebut, sebagai pembahasan kita (DPRD dan BUMD) dalam mengambil langkah dan kebijakan apa, yang akan diambil nantinya.

“Juga kepada teman – teman pedagang, saya berharap selain bisa memaklumi situasi saat ini, juga bisa untuk bersabar. Karena dalam mengambil suatu putusan, ada tahapan dan korelasinya, tidak bisa asal diputuskan begitu saja. Jangan menyelesaikan satu masalah, menimbulkan masalah baru.” pintanya.

Kenapa demikian? Bila kita mengambil putusan untuk menggratiskan pembayaran sewa lapak dalam beberapa bulan kedepan, tentunya kita juga harus memikirkan biaya harian, dan belanja operasional dan gaji karyawan BUMD itu sendiri, selama penyewaan digratiskan.

“Sebab yang kita ketahui, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak BUMD, bahwa pengeluaran biaya operasional dan gaji 75 karyawan mereka dari retribusi yang mereka tarik dan terima dari penyewa lapak dan tempat, serta pas pelabuhan,” paparnya.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak terpapar. Bagaimana dan apa solusi kita himbauan atau anjuran “tidak keluar rumah”.

“Harusnya pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona serta memberi perhatian kepada yang terpapar covid19, juga memberikan solusi terbaik ketika himbauan” Tidak Keluar Rumah” bagi yang tidak terpapar, tutupnya.

Penulis : T.4z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 280 kali.