Jembatan Tanah Merah Bintan “Memprihatinkan”, Gebrak Kepri minta BPK Audit

Investigasi.co.id | Bintan – “Parah”, itulah gambaran hasil dari pembangunan Proyek Jembatan Tanah Merah yang terletak di Kampung Tanah Merah, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Apalagi, proyek tersebut, telah menghabiskan “uang rakyat” puluhan milyar jumlahnya.

Saat ini, proyek itu menjadi viral di masyarakat. Khususnya masyarakat Bintan. Pasalnya, proyek tersebut hingga saat ini masih memiliki setumpuk masalah. Dan seharusnya, pengerjaan proyek sudah selesai dikerjakan pada akhir Desember Tahun 2019 lalu.

Dari pantauan investigasi.co.id, pada pertengahan bulan Maret 2020, kondisi jembatan sangat memprihatinkan, tampak di sekitar jembatan banyak tersisa kayu bekas hasil pembangunan jembatan yang berserakan. Ironisnya, sudah dua kali dilaksanakan pengerjaan proyek jembatan tersebut, hasilnya tetap mengecewakan.

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sholikin, angkat bicara. Sholikin mengatakan, bahwa proyek tersebut sangat kental nuansa konspirasinya.

“Jika ditelaah masalah proyek itu, saya rasa sangat kuat nuansa konspirasinya. Karena, dua kali dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikucurkan, namun pembangunan jembatan itu hasilnya tetap amburadul. Baiknya, tim auditor segera mengusut dan turun ke lapangan langsung, agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dapat mengauditnya,” ujar Sholikin pada investigasi.co.id, Rabu (1/4/2020).

Tapi, lanjut Sholikin, jika tidak ada gerakan dari tim auditor, maka kami akan melaporkan persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sholikin menjelaskan, bahwa proyek Jembatan Tanah Merah tersebut, telah menelan dana puluhan miliar rupiah. Tahap pertama Tahun Anggaran 2018, saat itu dikerjakan oleh PT Bintang Fajar Gemilang, dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.966.292.000, proses tender saat itu diikuti oleh 4 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran,

Dan pada tahap kedua, dikerjakan Tahun 2019 oleh CV Bina Mekar Lestari, dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.395.141.534,-86. Turun sekitar Rp.104.857.784,- 70 atau 1,40 % dari nilai HPS Rp.7.499.999.319,-56.

Saat itu hanya diikuti oleh 1 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, bahkan sampai batas akhir Upload Dokumen Penawaran. Yaitu, pada tanggal 3 Mei 2019, pukul 08.00 WIB waktu server LPSE BP Batam.

“Seharusnya, sebelum perencanaan tahap awal, terlebih dahulu sudah dilakukan analisa oleh pihak konsultan perencana, melalui teknis di lapangan, tentang lokasi jembatan yang akan dibangun. Logis kah ini, keadaan alam dan kandungan tanah seperti yang direncanakan sehingga menyebabkan proyek tersebut menjadi miring dan hampir tidak karuan seperti yang terlihat saat ini,” kata Sholikin.

Bahkan kadar tanah, lanjut Sholikin, maupun kandungan tanah selayaknya diawal sudah dilakukan uji tingkat kelenturan, keasaman dan kejenuhan tanah. Minimal harus disondir terlebih dahulu dan jangan lupa, perencanaan ini dibiayai oleh negara.

“Melihat hasilnya amburadul begini, lalu dimana Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis terkait…?,” ujar Sholikin heran.

Untuk anggaran nilai kontrak pengawasan ini, bukan sedikit yang dikeluarkan anggarannya, kata Sholikin lagi, yakni sebesar Rp.244.560.800,00, atas nama perusahaan CV Vitech Pratama Consultant, yang juga menjadi konsultan perencana pada Tahap I pembangunan jembatan tersebut.

“Ironisnya lagi, pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek yang terkesan gagal itu, justru masih melenggang bebas di luar sana, tanpa merasa terbeban sanksi yang harus dipikulnya. Kuat dugaan, ada konspirasi antara PT Bintang Fajar Gemilang dengan pejabat penting yang terlibat di dalamnya,” tutup Sholikin.

Penulis : T.4z.

 

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 126 kali.