PLT. Walikota Rahma Sampaikan Ranperda Pertangungjawaban APBD 2019

Investigasi.co.id | Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, diruang rapat paripurna, kantor DPRD Tanjungpinang. Senin (22/06/2020).

Dalam rapat paripurna yang dibuka ketua DPRD, Yuniarni pustoko Weni, juga didampingi wakil ketua I, Ade angga, Wakil ketua II, Hendra Jaya, dan dihadiri 19 anggota DPRD.

Sedangkan dari eksekutif, hadir Plt.Walikota Tanjungpinang, Rahma, para asisten dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemko Tanjungpinang.

Dalam pidato nya, plt.Walikota, Rahma menjelaskan secara umum tentang pertangungjawaban pelaksaan APBD 2019, pada tahun 2019 target perndapatan daerah adalah, Rp.1.012.236.706.748,70. dengan realisasi sebesar Rp.985.973.161.680,70. atau sekitar. 97,41 persen.

Khusus, untuk pendapatan asli daerah (PAD) realisasinya sebesar Rp.148.445.011,70. atau 104,20 persen dari jumlah yang ditargetkan.

“Untuk sektor pajak daerah, masih tetap memberikan kontribusi yang besar kepada PAD,” ucap rahma.

Rahma menjelaskan, bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2019 adalah, Rp.1.031.762.080.224,00. atau 91,91 persen dari anggaran belanja sebesar rp.1.122.520.486.819,73.

Lampiran kedua Ranperda terdapat perhitungan neraca daerah, dimana gambaran singkat mengenai neraca daerah menunjukkan posisi aset dan kewajiban ditambah ekuaitas dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.839.341.352.919,26. atau naik sebesar Rp.258.675.163.843,98. atau naik 16.00 persen dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.580.666.189.075,28.

Terdiri atas kenaikan aset lancar sebesar Rp.110.868.524.623,98 dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.254.739.455.324,26 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.143.870.930.700,28.

Tahun 2019 Rahma menyampaikan aset tetap pemko Tanjungpinang bertambah sebesar Rp.240.773.430.065,00 yang terdiri dari perolehan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.280.518.195.305,00 dibandingkan dengan nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.039.744.765.240,00.

Sebelum disampaikan laporan keuangan ini, lanjut rahma, terlebih dahulu telah diaudit BPK RI perwakilan provinsi Kepri. Alhamdulilah berkat usaha dan komitmen bersama dengan mengikuti aturan regulasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, laporan keuangan Pemko Tanjungpinang berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Rahma menyatakan, laporan keuangan ini disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi, cukup dalam pengungkapan, efektif, dan kepatuhan terhadap perundang – undangan.

“Kami bersyukur, tanjungpinang telah enam kali berturut-turut mendapatkan penghargaan opini WTP dari BPK,” tutur Rahma.

Lanjut, Rahma menyadari bahwa pelaksanaan APBD 2019 masih belum sempurna. Untuk itu, Rahma mengharapkan tanggapan, arahan, saran, dan kritik yang membangun agar dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam perbaikan penyelengaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pemko kedepan.

Editor : T.4z

Iklan

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *