Begini Penjelasan DKP Kepri : Terkait Demo Masyarakat Nelayan Posek Lingga Kepada PT SAR

Investigasi.co.id | Tanjungpinang – Setelah Aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Posek kecamatan kepulauan Posek kabupaten lingga beberapa hari yang lalu. akhir nya persoalan tersebut sampai kepemerintahan provinsi Kepri, untuk mempertanyakan Izin tambang timah PT Supreme Alam Resource (SAR), Selasa (17/11/20).

Adapun Rapat Koordinasi yang dilakukan diaula pertemuan dinas PTSP, untuk mendiskusikan permasalahan kepada dinas-dinas terkait.

Dalam pembahasan tersebut, hadir diantara nya. perwakilan dari pemerintah kabupaten Lingga dan pemerintah provinsi Kepri, Asisten II, DLHK Lingga, Camat, kepada desa Posek, kepala desa selat buaya, bpd dan tokoh pemuda kecamatan posek.

Sementara dari pemerintah provinsi, Kadis PTSP beserta Kabid, Plt DLHK, Kabid DKP, Kasi ESDM Bagian perizinan, Dishub serta para staf mewakili dimasing – Masing dinas Terkait.

Acara dilasankan di Aula pertemuan dinas PTSP Kepri,
Setelah melakukan diskusi dengan dinas-dinas terkait, para delegasi masyarakat menyampaikan keinginan masyarakat nelayan untuk mempertanyakan izin perusahaan tersebut.

Saat pembahasan sedang berjalan, Kabid DKP, Laode M Faisal, memaparkan dan menyampaikan, bahwa perizinan terkait PT SAR tersebut, sudah sesuai dengan aturan yang benar.

“Kalau dilihat dari pemaparan dari dinas ESDM sendiri dalam rapat ini, semua persyaratan sudah terpenuhi, dimana PT SAR, sejak tahun 2008 yang lalu. sudah ada perizinannya, bahkan finisnya baru tahun 2020 ini, artinya semua perizinan yang mereka urus, serta kewajiban sebagai pelaku tambang itu, sudah terpenuhi,” Terang Laode M Faisal saat di wawancarai setelah selesai rapat mengikuti acara tersebut.

Loede, menambahkan,” Kemudian, dari sisi ruang laut itu juga, memang sudah sesuai, walaupun RZWP3K Kepri, belum selesai dibahas di dprd, akan tetapi, perizinan yang diurus PT SAR jauh sebelum RZWP3K ini disusun .

“Jadi tidak ada masalah, bahkan kesesuaian nya dengan RZWP3K, sudah sesuai dengan perencanaan, kemudian dalam sisi perizinan, izin mereka sendiri, lebih dahulu, disesuaikan dengan kondisi perizinan yang mereka miliki,” Terang Laode.

Selanjutnya, keberadaan nelayan yang ada dilokasi itu, tentu nya, kita juga tidak boleh menepikan nelayan tersebut, harus diperhatikan dari pihak perusahaan.

“Terkait dengan AMDAL yang sudah ada, itu harus dimaksimalkan, dan bagaimana dokumen AMDAL itu, disusun pola pengelolaan tambangnya, supaya aktifitas tambang, tidak merusak lautnya.

Jadi dokumen AMDAL tersebut, harus betul-betul di pelajari oleh perusahaan, kemudian mereka aplikasikan, sehingga proses pencemaran di perairan itu semakin minim,” Tambahnya.

Selain itu, kita tidak bisa pungkiri juga, bahwa aktifitas tambang itu, pasti mengakibatkan pencemaran. maka manfaatkan dokumen AMDAL itu sebaik-baiknya dan diaplikasikan.

Kemudian dalam mengaplikasikan AMDAL tersebut, pihak perusahaan tambang terlebih dahulu, mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat betul-betul dapat memahami lokasi tersebut, Karena masyarakat yang mendiami dan tinggal di wilayah perairan tersebut,” Terangnya

Terkait wilayah lokasi operasional PT SAR sendiri, sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Lokasi Operasional yang dimaksud, dari 0 – 12 mil, adalah kewenangan Gubernur, dan kepengurusan perizinannya melalui Gubernur, jadi sudah pas dan sesuai aturannya, bahwa izin yang mereka miliki itu, dikeluarkan oleh gubernur. dalam hal ini, gubernur melimpahkan kepada PTSP dan PTSP atas nama gubernur memberikan izin.

“Lokasi PT SAR, sudah sesuai aturan dititik 0 -12 mil dan sudah sesuai aturan tepatnya diatas 4 mil, jadi tambang tersebut. Kalau untuk tambang pasir aturannya tidak boleh di bawah 2 mil dan di alur dan tidak boleh dikawasan konservasi , secara aturan mereka sudah memenuhi,” Pungkasnya.(T.4z)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel ini telah dilihat : 71 kali.