Fraksi Gerindra DPRD Mendorong Pemprov Kepri Mendesak Pemerintah Pusat Segera Membuka Kran Ekspor Pasir Laut

Investigasi.co.id | Tanjungpinang – Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Kepri, Ansar Ahhmad agar PT Pembangunan Kepri maupun melalui anak usahanya untuk mengelola penambangan, pengangkutan, dan pemasaran pasir laut yang berpotensi menambah PAD Kepri mencapai Rp. 4 trilliun setiap tahunnya.

“Kami minta Gubernur mendesak Pemerintah Pusat membuka kran ekspor pasir laut,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan menyampaikan pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan Ranperda APBD Kepulauan Riau dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Kamis (18/11).

Onward mengatakan, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepri punya kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yaitu 12 mil garis pantai.

Kewenangan itu meliputi eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi serta pengaturan tata ruang.

Selain itu Fraksi Gerindra juga menyoroti sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih saja berkutat hanya pada wilayah daratan daripada kelautan.

Onward menyebutkan, dalam Ranperda APBD 2022, Pemprov Kepri merencanakan PAD sebesar Rp 1.348.493.617.641 yang 85 persennya atau Rp1.150.224.138.161 berasal dari pajak daerah.

“Apabila dirinci, 87,46 persen pajak daerah itu berasal dari daratan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBBKB),” terang Onward.

Sedangkan untuk sektor kelautan hanya direncanakan sebesar Rp 58.116.500.000 atau 4,3 persen dari PAD.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhanan, retribusi pelayanan pelabuhan termasuk retribusi pemanfaatan ruang laut.

“Kondisi ini bertolak belakang dengan geografis Kepri yang 96 persen wilayahnya merupakan wilayah lautan dan 4 persen daratan,” kata Onward.

Dengan demikian, Onward menyimpulkan kalau Pemprov Kepulauan Riau belum menunjukkan kesungguhan untuk meningkatkan PAD dari sektor kelautan.

“Pemprov Kepri belum berwawasan kelautan, padahal Kepri merupakan daerah maritim, daratan hanya 4 persen dan wilayah lautnya 96 persen. Seharusnya Pemprov Kepri mampu melahirkan inovasi menggali kekayaan maritim menjadi sumber PAD,” katanya.

Apabila Pemprov Kepri masih saja berkutat di wilayah daratan dan tidak memaksimalkan potensi laut, maka masa depan Kepri akan kesulitan meningkatkan PAD diatas 4 triliun Rupiah.

Dalam paparan pandangan umum fraksinya , Onward Siahaan juga menyoroti keseriusan Ansar Ahmad merebut pengelolaan retribusi labuh tambat atau labuh jangkar.

Padahal pada nota keuangan APBD 2022 Pemprov Kepulauan Riau telah mencoret labuh jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Sementara di APBD Perubahan 2021, DPRD telah menyetujui usulan anggaran Rp. 800 juta untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung guna menggugurkan surat larangan penarikan retribusi labuh jangkar yang diterbitkan Dirjen Pelabuhan Laut.

Sejauh ini, Onward menyatakan Ansar belum juga melaporkan perkembangan usulan fatwa MA. Karena itu Fraksi Gerindra meminta agar Ansar Ahmad menjelaskan secara rinci perkembangan Fatwa MA tersebut.

“Kami sadar itu hanya mimpi kita juga sudah dikalahkan dengan hanya selembar surat dari Dirjen Perhubungan Laut,”tandasnya.(*/es)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *