BUPATI PEKALONGAN FADIA ARAFIQ TERJARING OTT KPK DI SEMARANG

Hukum, Kriminal, Pemerintah1230 Dilihat

Dugaan Pengadaan Outsourcing Jadi Pintu Masuk Penyidikan

Investigasi.co.id, Semarang – Publik kembali dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Fadia Arafiq. Penangkapan dilakukan di wilayah Semarang pada Selasa dini hari (3/3/2026), dalam operasi senyap yang langsung menyeret kepala daerah tersebut ke pusaran dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Fadia Arafiq diamankan bersama sejumlah orang terdekatnya dan beberapa pihak lain yang diduga terkait dalam praktik pengondisian proyek, khususnya pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Indikasi awal mengarah pada skema yang disinyalir menguntungkan vendor tertentu dalam proses pengadaan.

Pasca-penangkapan, seluruh pihak yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Hingga kini, konstruksi perkara dan nilai dugaan kerugian negara masih dalam pendalaman penyidik.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan. Publik kembali mempertanyakan komitmen integritas di level pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek strategis yang bersumber dari anggaran rakyat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Sementara itu, Partai Golkar sebagai partai tempat Fadia bernaung juga menyatakan prihatin dan meminta seluruh kader menjunjung tinggi etika jabatan.

OTT ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia: praktik pengondisian proyek dan permainan tender bukan lagi rahasia yang aman disembunyikan. KPK kembali menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa tetap menjadi fokus utama dalam membongkar dugaan korupsi struktural.

Perkembangan selanjutnya akan ditentukan setelah KPK mengumumkan status hukum para pihak yang diperiksa. Publik kini menunggu, apakah kasus ini akan membuka tabir lebih luas terkait praktik pengadaan di daerah, atau justru menyeret nama-nama lain dalam lingkaran kekuasaan.

INVESTIGASI.CO.ID