INVESTIGASI.CO.ID, CIREBON, — Aktivitas penarikan kabel jaringan internet WiFi yang diduga berkaitan dengan TBG Tower bersama grup dan Weave Fiber Optik di wilayah RW Argapura, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dihentikan Ketua RW pada malam hari Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pekerjaan tersebut disorot karena diduga dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan perangkat lingkungan setempat. Status perizinan, identitas pelaksana, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan itu hingga kini masih perlu diklarifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi.
Penarikan kabel malam hari berlangsung di kawasan permukiman RW Argapura. Ketua RW kemudian menghentikan aktivitas tersebut karena pekerjaan dinilai belum disertai koordinasi yang memadai dengan pengurus lingkungan.
Penghentian itu memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain mengenai izin pemasangan, pihak yang memberikan persetujuan, dasar penggunaan jalur kabel, serta tanggung jawab pelaksana apabila pekerjaan berdampak pada ketertiban dan keselamatan warga.
Selain persoalan izin, pemasangan jaringan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap penataan kabel di lingkungan permukiman. Kabel yang dipasang tanpa perencanaan dapat bertumpuk, menjuntai, dan mengganggu estetika maupun kenyamanan warga.
Penempatan kabel yang tidak memenuhi standar keselamatan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kebutuhan akses internet tetap penting, tetapi pembangunan infrastrukturnya harus berjalan sesuai aturan, memperhatikan keselamatan, dan tidak mengabaikan hak warga atas lingkungan yang tertata.
Peristiwa ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, serta instansi yang berwenang mengawasi infrastruktur telekomunikasi. Sebelum pekerjaan dilanjutkan, pihak terkait perlu memastikan kejelasan izin, identitas perusahaan dan pelaksana, jalur pemasangan, serta standar penataan kabel.
Instansi berwenang juga perlu memeriksa dugaan pelanggaran dan memastikan pihak yang bertanggung jawab. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, dokumen pendukung perlu disampaikan secara transparan untuk mencegah spekulasi. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu kepastian mengenai status perizinan dan tindak lanjut atas penghentian pekerjaan tersebut. Infrastruktur jaringan di kawasan permukiman harus dibangun secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengorbankan keselamatan serta estetika lingkungan.
RIDHO.R
