investigasi.co.id, Nasional – Film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale memicu polemik nasional setelah sejumlah agenda pemutarannya dibubarkan aparat dan ditolak oleh beberapa kampus. Film ini menyoroti perubahan tata ruang, konflik lahan adat, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat Papua Selatan. KRJogja – Film Pesta Babi, Tentang Apa?
Mengangkat tema kolonialisme modern dan pergeseran ruang hidup masyarakat adat, film tersebut menampilkan sisi lain pembangunan yang jarang didiskusikan di ruang publik. Namun judul Pesta Babi yang dianggap provokatif serta pembahasan isu Papua yang sensitif memicu reaksi keras dari sejumlah pihak. Aksikata – Polemik Film Pesta Babi
Ketegangan meningkat ketika beberapa pemutaran film dibubarkan aparat. Di Ternate, Maluku Utara, TNI AD menghentikan kegiatan nonton bareng dengan alasan tidak adanya izin serta potensi menimbulkan gangguan keamanan. Pembatalan serupa terjadi di kawasan kampus, termasuk Universitas Mataram, yang memutuskan menolak pelaksanaan pemutaran. IDN Times – Larangan Nobar di Ternate
KRJogja – Pemutaran Dicegah Kampus
Tindakan pembubaran ini memicu gelombang kritik dari organisasi masyarakat sipil. AJI Indonesia, YLBHI, ICJR, bersama dukungan Komnas HAM, menyatakan bahwa penghentian pemutaran film merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan pengingkaran hak publik untuk mendapatkan informasi. Mereka menilai negara seharusnya menjamin ruang diskusi yang aman, bukan justru membatasi kegiatan nonton dan diskusi yang digelar secara terbuka. PapuaTimes – Koalisi Sipil Kecam Pembubaran
Di tengah memanasnya polemik, pemerintah dan DPR mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada larangan nasional terkait pemutaran film Pesta Babi. Pemerintah menegaskan bahwa secara hukum kegiatan pemutaran film tidak dilarang, dan insiden pembubaran yang terjadi bersifat operasional di daerah serta bukan merupakan kebijakan negara secara menyeluruh. Klarifikasi ini sekaligus merespons kekhawatiran publik mengenai dugaan pembungkaman ruang akademik dan ruang seni. BabelInsight – Pemerintah & DPR Tegaskan Tidak Larang
Perdebatan mengenai Pesta Babi kini berkembang menjadi isu yang lebih luas, menyentuh persoalan kebebasan akademik, iklim kebebasan berekspresi, hingga kualitas demokrasi di Indonesia. Pengamat menilai polemik ini menjadi barometer penting bagaimana negara mengelola wacana kritis, terutama ketika menyangkut isu Papua dan dampak pembangunan terhadap masyarakat adat. Jatimnet – Polemik dan Isu Demokrasi Kampus
Hingga kini, diskusi publik terkait film Pesta Babi masih berlangsung intens. Sebagian pihak menilai pemutaran film justru diperlukan untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, sementara yang lain tetap menilai film ini berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial. Polemik ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring semakin luasnya perhatian publik terhadap isu Papua dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
– NIKO –
