SEJAK ZAMAN BELANDA BADAK JAWA SUDAH DILINDUNGI HUKUM, KINI WACANA PEMINDAHAN KE ALAS PURWO MENUAI GELOMBANG PENOLAKAN

Musyawarah1032 Dilihat

Investigasi.co.id, JAKARTA – Perlindungan terhadap Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ternyata bukan kebijakan baru yang lahir setelah Indonesia merdeka. Jauh sebelum republik ini berdiri, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menerapkan aturan hukum untuk melindungi satwa bercula satu tersebut dari ancaman perburuan dan pembunuhan.

Catatan sejarah menunjukkan, sejak 1909 pemerintah Hindia Belanda telah memberlakukan larangan membunuh Badak Jawa di Pulau Jawa. Ketentuan tersebut menjadi salah satu tonggak awal perlindungan satwa langka yang kini keberadaannya menjadi perhatian dunia.

Pada masa itu, pelanggaran terhadap larangan perburuan dapat dikenai hukuman maksimal delapan hari penjara atau denda 100 gulden. Meski demikian, penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik perburuan liar yang masih berlangsung di kawasan Ujung Kulon.

Langkah perlindungan kemudian diperkuat melalui penetapan Ujung Kulon sebagai Natuurmonument atau monumen alam pada 16 November 1921 berdasarkan keputusan pemerintah kolonial Nomor 60, Staatsblad Nomor 683.

Selanjutnya, pada 1924, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonansi perburuan melalui Staatsblad Nomor 234 Tahun 1924. Regulasi tersebut secara khusus memasukkan Badak Jawa sebagai satwa yang tidak boleh diburu, ditangkap, maupun dimiliki di wilayah Jawa dan Madura.

Puncaknya, pada 24 Juni 1937, status kawasan Ujung Kulon ditingkatkan menjadi Wildreservaat atau suaka margasatwa melalui Keputusan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1937, Staatsblad Nomor 420.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan Badak Jawa telah menjadi perhatian serius dalam sejarah konservasi alam di Nusantara, meskipun pelaksanaannya pada masa kolonial masih menghadapi berbagai kelemahan pengawasan.

Ironisnya, setelah lebih dari satu abad upaya perlindungan dilakukan, keberadaan Badak Jawa kembali menjadi sorotan akibat munculnya wacana pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Wacana tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap potensi ancaman bencana alam, khususnya tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di kawasan Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau. Pemerintah dinilai perlu memikirkan keberadaan habitat alternatif agar seluruh populasi Badak Jawa tidak terkonsentrasi di satu kawasan yang memiliki risiko bencana.

Namun, gagasan yang dikemukakan atas nama penyelamatan spesies langka tersebut justru memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan habitat baru, risiko kesehatan satwa, dampak ekologis, hingga keterlibatan masyarakat di kedua wilayah konservasi.

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI pada 17 November 2026 menegaskan bahwa pemindahan tidak akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap. Kelayakan ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan lumpur, ruang jelajah, keamanan kawasan, serta potensi konflik dengan masyarakat dan satwa lain harus dipastikan terlebih dahulu.

Artinya, sampai saat ini pemindahan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan pelaksanaan.

Gelombang penolakan terhadap rencana translokasi mulai bermunculan, baik dari masyarakat sekitar Ujung Kulon maupun sejumlah pihak di Banten dan Banyuwangi.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan keberatan apabila Badak Jawa yang menjadi salah satu ikon daerah tersebut dipindahkan keluar dari habitat alaminya. Pemerintah daerah menghendaki agar upaya mitigasi bencana dilakukan tanpa harus mengorbankan keberadaan badak di kawasan asalnya.

Sikap penolakan juga disampaikan Gubernur Banten Andra Soni dan Kesultanan Banten. Bahkan, Kesultanan Banten telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberatan terhadap wacana pemindahan tersebut.

Dari kalangan mahasiswa, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten melalui Ketua Endang Kurnia menilai pemindahan tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan ancaman bencana. Mereka meminta agar perlindungan habitat asli, pengawasan kawasan, dan mitigasi bencana diperkuat.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyatakan penolakan. Organisasi lingkungan tersebut mempertanyakan dasar kewenangan, transparansi pengambilan keputusan, serta kemungkinan adanya risiko ekologis baru apabila Badak Jawa dipindahkan ke kawasan yang belum terbukti sesuai.

Penolakan juga datang dari sejumlah masyarakat Banyuwangi. Salah satunya Raden Bomba Sugiarto yang menyampaikan somasi terbuka terkait wacana pemanfaatan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi relokasi. Keberatan tersebut antara lain menyangkut dasar kewenangan, pertimbangan ekologis, dan transparansi rencana.

Di sisi lain, tokoh masyarakat adat Baduy dan sejumlah elemen masyarakat sekitar Ujung Kulon turut menyuarakan keberatan terhadap gagasan pemindahan tersebut.

Persoalan ini juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo, menilai rencana translokasi ke Alas Purwo masih menyimpan risiko ekologis dan medis yang tinggi apabila tidak didukung kajian komprehensif.

Menurut kajian yang disampaikan kepada publik pada 20 November 2026, Badak Jawa memiliki keterikatan erat dengan kondisi habitat alaminya di Ujung Kulon, mulai dari tumbuhan pakan, sumber air, hingga kubangan lumpur yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi tubuh.

Proses penangkapan, pembiusan, dan perjalanan jauh juga berpotensi menimbulkan stres serta gangguan fisiologis. Belum lagi kemungkinan paparan penyakit baru akibat interaksi dengan satwa yang lebih dahulu menghuni kawasan Alas Purwo, seperti banteng, rusa, babi hutan, dan macan tutul.

Pengalaman kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada November 2025 setelah menjalani pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri menjadi salah satu pengingat bahwa proses translokasi bukan perkara sederhana.

UGM menekankan bahwa pembentukan habitat kedua harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan sepanjang tahun, kesesuaian tumbuhan pakan, biosekuriti, kesehatan satwa, serta dukungan masyarakat setempat.

Polemik ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka seluruh dasar pertimbangan kebijakan konservasi kepada publik.

Jika tujuan utama pemindahan adalah mengantisipasi ancaman bencana, maka pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat perlindungan di Ujung Kulon, termasuk sistem peringatan dini, mitigasi tsunami, pengamanan habitat, pengawasan perburuan, dan pemulihan ekosistem.

Di sisi lain, Alas Purwo bukan kawasan kosong yang dapat langsung ditempati spesies baru tanpa konsekuensi. Kawasan tersebut memiliki keseimbangan ekologi dan keanekaragaman hayati yang juga wajib dilindungi.

Karena itu, rencana pembentukan habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan satwa. Kajian habitat alternatif dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan jangka panjang, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan keselamatan individu badak maupun keberlanjutan ekosistem setempat.

Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah kolonial Belanda sudah menetapkan perlindungan hukum terhadap Badak Jawa sejak lebih dari satu abad silam. Kini, tanggung jawab tersebut berada di tangan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan konservasi tidak berhenti pada regulasi, wacana, ataupun proyek pendanaan.

Badak Jawa bukan sekadar simbol kebanggaan daerah, melainkan kekayaan hayati Indonesia yang memiliki arti penting bagi dunia.

Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berjuang bertahan selama ratusan tahun.

RED