investigasi.co.id, BANDUNG, 23 Juni 2026 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya bertujuan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter dan kedisiplinan peserta didik. Oleh karena itu, siswa penerima bantuan diwajibkan mematuhi aturan sekolah dan menjaga perilaku selama menempuh pendidikan.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa penerima subsidi pendidikan harus menunjukkan komitmen untuk menjadi pelajar yang berperilaku baik, tidak terlibat tawuran, aksi kriminal, maupun pelanggaran serius lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan tidak akan ragu mencabut bantuan pendidikan apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan tujuan program tersebut.
Menurut Dedi, dana yang dialokasikan pemerintah daerah berasal dari uang rakyat sehingga harus memberikan manfaat yang maksimal, tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tetapi juga membangun moral dan tanggung jawab sosial para siswa penerima bantuan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari budaya kekerasan di kalangan pelajar.
Program sekolah swasta gratis sendiri disiapkan sebagai solusi bagi puluhan ribu calon siswa yang tidak tertampung di SMA, SMK, dan SLB negeri dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ratusan sekolah swasta, para siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tetap dapat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung berbagai komponen biaya pendidikan, termasuk uang pangkal, uang bangunan, hingga iuran bulanan sekolah. Nilai bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahun, sehingga pemerintah menilai penerima bantuan juga memiliki kewajiban moral untuk menaati aturan dan menjaga nama baik sekolah.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah,” tegas Dedi Mulyadi saat menjelaskan arah kebijakan pendidikan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga dan pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan masa depan mereka.
– NIKO –
