Investigasi.co.id, JAKARTA — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kini mulai diterpa sorotan tajam. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memerintahkan langsung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk mengusut berbagai celah dugaan korupsi dan praktik permainan dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
Instruksi tersebut muncul setelah mencuat dugaan adanya praktik “jual beli titik” dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang disebut-sebut melibatkan pihak tertentu demi mendapatkan lokasi operasional program bernilai miliaran rupiah itu. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi penentuan mitra dan distribusi proyek MBG di lapangan.
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah pada temuan mengejutkan terkait ribuan dapur MBG yang disebut telah dihentikan sementara operasionalnya namun diduga masih menerima aliran insentif harian dari negara. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang dihentikan sementara tetapi diduga tetap menerima insentif hingga mencapai Rp6 juta per hari.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, potensi kebocoran anggaran negara dinilai sangat besar. Publik pun mulai mempertanyakan sistem pengawasan program MBG yang selama ini digembar-gemborkan sebagai program strategis nasional untuk masa depan generasi Indonesia.
KSP disebut tidak hanya akan memeriksa administrasi dan aliran anggaran, tetapi juga kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Langkah itu menyusul munculnya laporan terkait makanan tidak layak konsumsi hingga dugaan kasus keracunan akibat buruknya pengelolaan distribusi makanan di lapangan.
Instruksi Presiden Prabowo ini dinilai menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak ingin program unggulan MBG berubah menjadi ladang bancakan baru. Apalagi anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai angka fantastis dan menyangkut langsung kebutuhan masyarakat serta masa depan anak-anak Indonesia.
Desakan transparansi dan audit menyeluruh kini mulai menguat. Berbagai pihak meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, mark-up, hingga praktik korupsi berjamaah dalam proyek MBG.
Publik kini menunggu, apakah pengusutan ini benar-benar akan membongkar aktor di balik dugaan permainan proyek MBG, atau justru berhenti sebatas peringatan tanpa tindakan nyata.
— RED —
