Investigasi.co.id, JAKARTA – Aksi mahasiswa yang mengusung tema “Merebut Kemerdekaan” berlangsung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Aksi yang semula direncanakan berlangsung hingga kawasan Bundaran HI itu terhenti setelah massa dihadang blokade aparat kepolisian.
Aksi tersebut digelar oleh BEM Universitas Indonesia (UI) dan diikuti sebagian mahasiswa dari UHAMKA, Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Pancasila, serta sejumlah elemen masyarakat.
Mahasiswa UI melakukan long march menuju Jalan Jenderal Sudirman dan tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Meski akses menuju Bundaran HI tertutup blokade polisi, massa tetap bertahan dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Suara mahasiswa dan masyarakat silih berganti mengkritik kondisi demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, hingga arah kebijakan pemerintahan.
Bagi massa aksi, momentum kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui upacara dan seremoni. Kemerdekaan, menurut mereka, harus diukur dari sejauh mana rakyat benar-benar merasakan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, serta kebebasan menyampaikan pendapat.
Dalam sikap akhirnya, massa menyebut republik tidak boleh berubah menjadi negara yang hanya menguntungkan penguasa dan segelintir kelompok berkepentingan.
Mereka mempertanyakan kondisi kedaulatan nasional, penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga penguasaan kekayaan negara.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegas massa dalam pernyataan sikapnya.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menilai terdapat kesenjangan antara narasi kedaulatan yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang mereka rasakan di lapangan.
Aparat negara turut menjadi sorotan. Massa menilai ruang sipil tidak semestinya dipersempit dan aparat tidak boleh lebih sibuk mengamankan kekuasaan dibandingkan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Kemacetan Hanya Beberapa Jam, “Kemacetan Keadilan” Puluhan Tahun
Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta yang terdampak kemacetan akibat aksi.
Namun, permintaan maaf itu sekaligus dibarengi sindiran keras.
Menurut massa, kemacetan lalu lintas akibat aksi hanya berlangsung beberapa jam. Sementara itu, mereka menyebut Indonesia menghadapi “kemacetan struktural”, kemacetan lapangan kerja, serta kemacetan keadilan yang telah berlangsung jauh lebih lama.
Pesan itu menjadi salah satu kritik paling tajam dalam aksi tersebut: kemacetan jalan bisa dibuka kembali dengan membubarkan massa, tetapi kemacetan keadilan tidak selesai hanya dengan membubarkan demonstrasi.
Atas nama rakyat yang dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan, massa menyampaikan delapan tuntutan:
1. Menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program MBG dan KDMP.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan, mengevaluasi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan penguatan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Massa menegaskan aksi tersebut bukan dianggap sebagai titik akhir perjuangan. Mereka menyerukan keterlibatan mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan masyarakat luas untuk terus mengawal arah republik.
“Ini hanya awalan,” tegas mereka.
Bagi massa aksi, kemerdekaan bukan hadiah tahunan yang cukup dirayakan dengan pengibaran bendera dan pidato kenegaraan. Kemerdekaan, menurut mereka, harus diwujudkan melalui keberanian rakyat memperjuangkan haknya.
Mahasiswa bahkan menutup pernyataan sikap dengan pesan keras bahwa harapan terhadap perubahan dari kekuasaan secara otomatis semakin pupus apabila republik terus dibiarkan dikuasai segelintir kelompok.
Aksi Berakhir, Tuntutan Belum Usai
Sekitar pukul 18.20 WIB, mahasiswa mulai membubarkan diri setelah seluruh rangkaian aksi dan pembacaan sikap selesai dilakukan.
Meski massa meninggalkan lokasi, kritik yang mereka lontarkan menyisakan pertanyaan besar: jika kemerdekaan benar-benar milik rakyat, seberapa jauh rakyat masih diberi ruang untuk menentukan arah republiknya sendiri?
Aksi pun ditutup dengan pekikan:
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Perempuan yang terus melawan!
Merdeka!
(MOH ADIANSYAH)
