Investigasi.co.id, PATI – Gelombang keresahan publik di Kabupaten Pati semakin memanas usai kebijakan Bupati Sudewo memicu protes besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Aksi massa yang dipicu rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen, serta sederet kebijakan kontroversial lainnya, berujung ricuh. Puluhan orang mengalami luka-luka, kendaraan aparat dirusak, dan gas air mata terpaksa dikeluarkan untuk membubarkan kerumunan.
Merespons gejolak tersebut, DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk menyelidiki sejumlah kebijakan Bupati, termasuk pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo yang dinilai tidak sah oleh BKN, serta pemecatan pegawai honorer rumah sakit tersebut. Isu pemakzulan pun semakin menguat.
Meski demikian, Bupati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri. Ia menyatakan tetap menghormati mekanisme hukum dan prosedur konstitusional, meski gelombang penolakan dari masyarakat kian meluas.
Sorotan atas kepemimpinan Sudewo juga datang dari berbagai pihak. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai gaya komunikasi politik Bupati menjadi salah satu pemicu meluasnya ketidakpuasan masyarakat. Dari internal partai, Gerindra telah memberikan teguran keras, bahkan disebut turut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya itu, persoalan hukum turut menambah tekanan. Pada 15 Agustus 2025, Bupati Sudewo mengembalikan dana sebesar Rp720 juta yang diduga terkait kasus suap proyek jalur kereta api di lingkungan Kemenhub. Kendati uang telah dikembalikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta menghapus unsur pidana.
Komnas HAM pun turun langsung untuk mendalami potensi pelanggaran hak asasi dalam penanganan demonstrasi di Pati. Evaluasi tengah dilakukan untuk memastikan apakah tindakan aparat sudah sesuai prosedur atau justru berlebihan.
Di tengah situasi ini, suara publik semakin nyaring menuntut perubahan. Bahkan, sejumlah figur publik, seperti pedangdut Lia Ladysta, turut menyuarakan dukungan kepada para demonstran yang mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Krisis yang melanda Pati kini memasuki babak krusial. Semua mata tertuju pada hasil penyelidikan DPRD, proses hukum di KPK, serta langkah pemerintah pusat dalam menyikapi gejolak yang berpotensi mengguncang stabilitas daerah ini.
[ RED ]
