Investigasi.co.id, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak langsung ke Kota Cirebon dengan meninjau Sungai Cikalong dan Kali Pacit pada Sabtu (27/12/2025). Sidak ini menjadi sorotan publik lantaran dilakukan tanpa pengawalan dan tanpa pendampingan pejabat Pemerintah Kota Cirebon, mengingat hari Sabtu merupakan hari libur bagi sebagian besar dinas pemerintahan daerah.
Berbeda dengan kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat tetap turun langsung ke lapangan, menyusuri bantaran sungai, melihat kondisi infrastruktur, serta menyerap langsung persoalan yang selama ini dikeluhkan warga. Sikap ini menegaskan kontras antara kehadiran kepala daerah tingkat provinsi dengan absennya peran dinas teknis daerah di lapangan.
Peninjauan dimulai di Sungai Cikalong, wilayah Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, tepatnya di ruas jalan terusan Rinjani. Di lokasi ini, Gubernur dapat melihat langsung kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan: aspal mencekung hampir ambles, retakan yang menimbulkan lubang menganga, serta dinding senderan jembatan yang sudah miring bahkan salah satunya sudah ambles ke sisi sungai. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan warga yang setiap hari melintas.
Sidak ini diduga tidak terlepas dari posting terbuka di media sosial TikTok dan Instagram yang ditujukan secara terbuka pula kepada Gubernur Jawa Barat, berisi video liputan awak media literasi.co.id. Video pertama diunggah di IG, Literasi_Media.co.id, pada 27 November 2025 dan video kedua di TikTok @literasi.co.id, pada 20 Desember 2025, yang secara gamblang menyoroti lambannya penanganan infrastruktur Sungai Cikalong serta kritik terhadap kinerja DPUTR Bina Marga Kota Cirebon.
Dalam video tersebut, ditampilkan kondisi jalan dan jembatan yang dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa penanganan serius, seolah menjadi persoalan yang diabaikan. Padahal, pada akhir tahun 2025 ini seharusnya menjadi momentum Cirebon bebas banjir yang berulang, termasuk melalui optimalisasi peran DPUTR Sumber Daya Air yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sungai.
Ironisnya, di tengah kondisi kritis tersebut, Pemerintah Kota Cirebon justru dinilai lebih memprioritaskan proyek bernilai miliaran rupiah, seperti pembangunan trotoar di pusat kota serta pengaspalan jalan gang-gang melalui jalur pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Proyek-proyek tersebut dipersepsikan publik sebagai bentuk apresiasi politik berbasis suara pemilih, bukan berbasis urgensi keselamatan dan kebutuhan warga.
Kondisi semakin memprihatinkan ketika proyek perbaikan dan pemasangan U-ditch di sejumlah titik justru dikerjakan pada musim hujan. Alih-alih menjadi solusi banjir, pengerjaan di tengah curah hujan tinggi berpotensi menurunkan mutu kualitas pekerjaan, karena beton dan semen belum kering maksimal namun sudah terendam air hujan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu pemborosan anggaran, sebab proyek berisiko cepat rusak dan kembali memerlukan perbaikan dengan dana APBD.
Masyarakat pun melontarkan kritik tajam, mengingat seluruh anggaran infrastruktur tersebut bersumber dari uang pajak rakyat. Publik menilai pemerintah daerah tidak mendahulukan persoalan yang seharusnya menjadi prioritas, seperti perbaikan jalan dan jembatan Sungai Cikalong yang berdampak langsung pada keselamatan dan potensi banjir.
Kehadiran Gubernur Dedi Mulyadi tanpa protokoler dan tanpa pendampingan pejabat daerah menjadi cermin evaluasi nyata terhadap kinerja dinas teknis di daerah. Gubernur dapat melihat secara langsung bagaimana persoalan yang selama ini disuarakan warga dan media yang terjadi di lapangan.
Masyarakat berharap, langkah sidak mendadak ini tidak berhenti sebagai simbol, melainkan diikuti dengan sikap tegas Gubernur Jawa Barat dalam menertibkan persoalan struktural lainnya. Salah satunya adalah bangunan liar di kawasan Kanggraksan Utara yang berdiri di atas Sungai Silayar, yang selama lebih dari 20 tahun dibiarkan menjadi bangunan bisnis, bahkan sewa dan jual beli.
Bangunan-bangunan tersebut dinilai menyempitkan aliran sungai dan berpotensi besar menjadi penyebab banjir, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Warga berharap penertiban dilakukan secara adil dan konsisten demi keselamatan lingkungan dan kepentingan publik.
Sidak Gubernur Jawa Barat ke Cirebon ini menjadi peringatan keras bahwa suara masyarakat, kritik media, dan fakta lapangan tidak bisa terus diabaikan, terutama ketika menyangkut keselamatan warga dan tata kelola anggaran publik.
NIKO | INVESTIGASI.CO.ID
