Investigasi.co.id, CIREBON 26 Desember 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas, justru diduga tercoreng oleh praktik distribusi makanan yang dinilai jauh dari kata bergizi, mengenyangkan, dan layak disebut makan siang.
Di Kota Cirebon, ditemukan fakta bahwa SPPG penyedia MBG mendistribusikan makanan pabrikan layaknya paket camilan, bukan makanan utama. Menu yang diterima siswa penerima manfaat hanya berupa:
• 1 susu kotak Frisian Flag 110 ml
• 1 biskuit Sari Gandum
• 1 biskuit Marie kemasan sachet
• 1 buah jeruk
Menu tersebut dinilai tidak menggugah selera, tidak mengenyangkan, dan sekadar menjadi ganjal perut, bahkan sebagian siswa mengaku tidak berselera makan karena hanya menerima makanan camilan pabrikan.
Jika dihitung secara kasar, nilai pasar paket tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp7.000, sementara acuan anggaran pemerintah untuk MBG berkisar Rp10.000 per porsi. Selisih ini memunculkan tanda tanya besar dan menjadi dasar kuat perlunya audit menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya di tingkat daerah Kota Cirebon, untuk mengecek harga pasar, komposisi menu, serta alur penggunaan anggaran.
Audit menjadi penting guna menghindari dugaan penyelewengan anggaran, mengingat dana MBG bersumber dari pajak rakyat. Setiap lapisan masyarakat memiliki hak dan kewajiban moral untuk mengawasi dapur MBG agar program ini berjalan sesuai amanah negara, bukan menyimpang dari tujuan awalnya.
Ironisnya lagi, SPPG yang sama juga diketahui mendistribusikan menu junk food seperti burger dan spaghetti. Meski secara teknis diperbolehkan sesekali untuk variasi, alasan “agar anak tidak bosan” dinilai tidak relevan jika menu tersebut justru tinggi lemak, gula, garam, bahan pengawet, serta jika menggunakan patty murah yang tidak 100 persen daging, melainkan campuran tepung, pewarna, dan bahan tambahan lain dengan tekstur kenyal menyerupai sosis.
Padahal alternatif pilihan menu untuk MBG masih sangat luas dan seharusnya mengutamakan:
• Sumber protein hewani dan/atau nabati
• Karbohidrat sehat
• Sayur dan buah segar
• Makanan rendah lemak, gula, garam
SPPG yang menjadi sorotan ini adalah Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman, Dapur MBG Rajawali, beralamat di Jl. Rajawali Raya No. 294, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, dapur MBG tersebut apakah sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Dalam pemberitaan sebelumnya, bahkan ditemukan makanan MBG mengandung ulat hidup yang diduga berasal dari sayuran pada menu burger (30/8/2025). Fakta ini bukan hoaks, karena disertai pengakuan langsung siswa SMPN 7, serta telah dilakukan pertemuan dengan pihak dapur MBG yang didampingi wali kelas.
SPPG tersebut tercatat mendistribusikan MBG ke lima sekolah penerima manfaat, yaitu:
• TK Pertiwi
• SDN Rajawali
• SMPN 6
• SMPN 7
• SMAN 3 Kota Cirebon
Yang lebih memprihatinkan, mayoritas pihak sekolah terkesan tutup mata dan telinga. Ketika menu dinilai tidak layak, baik dari sisi gizi maupun nilai harga, justru protes keras datang dari orang tua siswa, disusul investigasi oleh awak media dan LSM. Padahal, pihak sekolah adalah garda terdepan dalam melakukan kontrol sebelum makanan MBG dikonsumsi siswa.
Kelalaian ini berisiko fatal, mengingat kasus keracunan makanan MBG telah terjadi di sejumlah daerah lain. Jika pengawasan di tingkat sekolah terus diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas program, melainkan keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Program MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi membangun masa depan bangsa. Ketika makan siang berubah jadi camilan murah, dan pengawasan melemah, maka yang kenyang hanyalah anggaran, bukan anak sekolah.
TIM | INVESTIGASI.CO ID
