Investigasi.co.id, CIREBON 23 Desember 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik di Kota Cirebon. Kali ini, perhatian tertuju pada menu makanan yang didistribusikan oleh SPPG Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman, yang beralamat di Jl. Rajawali Raya No. 294, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.
SPPG tersebut tercatat mendistribusikan makanan MBG ke lima sekolah penerima manfaat, yakni TK Pertiwi, SDN Rajawali, SMPN 6, SMPN 7, dan SMAN 3 Kota Cirebon. Namun, menu yang diterima siswa dinilai oleh sejumlah orang tua tidak mencerminkan standar makan siang bergizi sebagaimana tujuan utama program nasional tersebut.
Menu yang dibagikan kepada siswa diketahui terdiri dari:
• 1 biskuit sandwich sari gandum
• 1 biskuit susu Marie kemasan sachet
• 1 susu Frisian Flag kemasan 110 ml
• 1 buah jeruk
Menu tersebut memicu keluhan karena dianggap lebih pantas disebut makanan cemilan, bukan makan siang bergizi yang diharapkan mampu menunjang tumbuh kembang dan daya konsentrasi siswa di sekolah.
Persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, telah beredar pemberitaan terkait pengakuan orang tua siswa SMPN 6 yang menyebut anaknya mengalami muntah setelah mengonsumsi makanan MBG yang diduga dalam kondisi tidak layak, bahkan disebut berlendir. Selain itu, terdapat pula pengakuan langsung siswa SMPN 7 mengenai temuan ulat hidup di dalam makanan jenis burger yang didistribusikan pada kesempatan berbeda. Fakta-fakta tersebut menambah keresahan masyarakat dan memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksana di lapangan.
Ketua AMX Cirebon Raya, Moh. Hayat, bersama Suhendi, SH., MH., Ketua LSM BAR (Barisan Advokasi Rakyat), menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Keduanya menegaskan bahwa Program MBG merupakan gagasan strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Program ini sangat mulia. Namun jika di lapangan anak-anak justru menerima menu yang tidak layak disebut makan siang bergizi dan bahkan tidak mengenyangkan, maka ini patut dievaluasi secara serius,” tegas Moh. Hayat.
Ia juga menyoroti nilai anggaran per siswa sebesar Rp15.000, dengan rincian Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk makanan. Berdasarkan perkiraan harga pasar, nilai paket makanan yang diterima siswa diduga tidak melebihi Rp7.000, sehingga menimbulkan pertanyaan wajar di tengah masyarakat terkait kecukupan gizi, kesesuaian standar menu MBG, serta transparansi pengelolaan anggaran.
Suhendi, SH., MH, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan merupakan bagian dari amanat demokrasi dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat. “Presiden dan aparatur negara telah menegaskan bahwa program MBG harus diawasi bersama. Karena itu, kontrol publik dan peran pers menjadi sangat penting agar program ini benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai tujuan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Publik kini menunggu langkah evaluasi dari instansi terkait agar Program MBG tidak kehilangan substansi, kepercayaan masyarakat, dan nilai kemanusiaannya.
TIM | INVESTIGASI.CO.ID
