Investigasi.co.id, Cirebon, Sabtu, 12 Juli 2025 – Kekecewaan tengah dirasakan banyak orang tua di Kota Cirebon menyusul pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2025/2026. Proses seleksi yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon menuai protes, terutama karena munculnya nama-nama siswa dari luar daerah yang diterima di sekolah negeri, padahal anak-anak warga sekitar justru tak lolos.
Salah satu sekolah yang menjadi sorotan publik adalah SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Meski secara zonasi berlokasi dekat dengan banyak rumah warga Kota Cirebon, namun dalam hasil seleksi justru muncul nama-nama siswa yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon dan luar zonasi lainnya.
“Saya mendaftarkan anak saya ke SMPN 6 karena rumah kami cuma beberapa langkah dari sekolah. Tapi malah tidak diterima. Ketika kami tanya ke pihak sekolah, jawabannya hanya ‘itu kewenangan Dinas Pendidikan’,” ujar seorang orang tua yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Warga sekitar merasa bingung sekaligus kecewa. Sistem zonasi yang seharusnya mengutamakan anak-anak yang tinggal paling dekat dengan sekolah, justru tidak terlihat dijalankan secara konsisten.
“Kami jadi bertanya-tanya, apakah aturan zonasi ini masih berlaku atau hanya formalitas saja? Anak-anak kami yang tinggal di lingkungan sekolah malah tidak diterima, sedangkan yang dari luar kota bisa masuk. Ada apa sebenarnya?” ungkap seorang warga RW setempat.
Sejumlah data hasil seleksi yang beredar di masyarakat memperlihatkan banyaknya nama siswa yang bukan berasal dari Kota Cirebon, namun berhasil lolos ke sekolah-sekolah favorit negeri. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses PPDB tahun ini tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon terkait persoalan tersebut. Keheningan pihak terkait justru memperbesar keresahan di tengah masyarakat yang berharap sistem pendidikan yang jujur dan berpihak kepada warga kota sendiri.
Para orang tua mendesak agar Disdik segera memberi penjelasan terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB tahun ini. Mereka menekankan pentingnya menjaga keadilan dan transparansi, agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tidak semakin terkikis.
[ EKA ]







