INVESTIGASI.CO.ID, CIREBON — Aksi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Cirebon menyoroti dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak agar kasus ini diusut secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif terhadap pengelola SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
Mahasiswa meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan keracunan yang dilaporkan berdampak pada ratusan orang. Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Kalijaga Harjamukti, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan keamanan pangan dinilai perlu diperiksa untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Selain mendesak proses hukum apabila ditemukan unsur pidana, mahasiswa meminta agar biaya pengobatan korban ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab serta kompensasi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG, bukan sekadar mengejar pemenuhan target distribusi makanan.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan MBG menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti bersama instansi terkait. DPRD berencana memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG untuk mengevaluasi prosedur operasional, menelusuri persoalan yang terjadi, dan memastikan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Dalam perkembangan penanganan kasus, SPPG Kalijaga 5 di wilayah Harjamukti dilaporkan telah dikenai penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sampel makanan dari penyajian pagi dan siang juga dilaporkan telah dikirim untuk pemeriksaan laboratorium guna membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab dugaan keracunan tersebut.
Meski demikian, penyebab pasti kejadian masih perlu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Keterkaitan operasional SPPG Kalijaga Harjamukti dengan kejadian tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan pihak berwenang. Penetapan tanggung jawab hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan.
Di luar persoalan MBG, mahasiswa turut menyampaikan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta peningkatan pengawasan terhadap kebijakan publik di Kota Cirebon.
Aksi mahasiswa di DPRD Kota Cirebon ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, BGN, pengelola SPPG Kalijaga Harjamukti, dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan terbuka dan profesional. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam pengawasan serta memperbaiki sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Hasil pemeriksaan laboratorium, perkembangan penyelidikan, dan keputusan resmi terkait operasional SPPG Kalijaga Harjamukti menjadi hal penting yang perlu ditunggu. Transparansi hasil pemeriksaan serta pertanggungjawaban berdasarkan bukti diharapkan dapat memberikan kepastian bagi korban dan keluarga, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis.
RED
