Investigasi.co.id – Cirebon Paguyuban Rakyat Cirebon (PARACI) menyatakan kekecewaannya atas tidak adanya respons dari pemerintah Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, selasa (9/12/25) terkait surat audiensi yang telah kami kirimkan. Surat tersebut berisi permohonan untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi masyarakat Desa Plumbon, termasuk masalah lingkungan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
“Kami sangat menyayangkan bahwa surat audiensi kami belum mendapatkan tanggapan. Padahal, kami berharap dapat berdiskusi langsung dengan pihak pemerintah Desa atau Kuwu untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Plumbon,” ujar Fuad Ketua PARACI.
Surat tersebut memuat permintaan audiensi resmi untuk membahas tiga persoalan penting yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset dan Dana Desa. Namun, hingga kini belum ada tanggapan tertulis maupun undangan audiensi dari pihak Pemerintah Desa Plumbon.
PARACI menyoroti lambatnya respons pemerintah Desa sebagai indikasi kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat lebih terbuka dan responsif terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi kemajuan Desa Plumbon.
“Kami akan terus berupaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, meskipun menghadapi berbagai kendala. Kami berharap Pemerintah Desa dapat segera membuka diri untuk berdialog dan bekerja sama demi kepentingan bersama,” tambahnya.
PARACI berencana untuk melakukan aksi lanjutan jika surat audiensi mereka tetap tidak ditanggapi dalam waktu dekat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Plumbon agar mendapatkan transparansi publik, terkait anggaran Ketapang 20%, pelelangan titisara atau tanah bengkok serta anggaran dana desa.
Saat dikonfirmasi Sekretaris Desa Plumbon melalui via whatsapp: ia menuturkan surat sudah disampaikan ke Pak Kuwu, tapi belum ada kabar kelanjutan lagi sama pak kuwu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kuwu Desa Purbawinangun belum memberikan pernyataan resmi. Sementara masyarakat menanti penjelasan terbuka demi menjaga kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
(Red)
