Investigasi.co.id, CIREBON — Fakta mencengangkan terungkap dari proyek jembatan gantung Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon. Dana bantuan provinsi (banprov) sebesar Rp779 juta disebut-sebut telah 100 persen cair, namun hingga kini, fisik jembatan nihil.
Di lokasi yang seharusnya menjadi akses penghubung vital warga, yang tampak justru kejanggalan. Tidak ada aktivitas pembangunan signifikan. Tidak ada progres yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada hanyalah pertanyaan besar: ke mana larinya uang rakyat itu?
Warga mulai kehilangan kesabaran. Kekecewaan berubah menjadi kecurigaan.
Kami tidak butuh janji. Kami butuh jembatan. Kalau uangnya sudah cair tapi tidak ada bangunan, ini jelas masalah besar,” tegas warga setempat.
Desakan publik kini mengarah pada satu tuntutan: usut tuntas!
Indikasi awal mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran, bahkan berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur melawan hukum.
Kuwu Desa Cempaka, Adam, diketahui telah melayangkan surat pendampingan ke Inspektorat, kejaksaan, Dputr dan DPMD .
Namun langkah ini justru memunculkan dua tafsir:
apakah ini bentuk transparansi, atau justru upaya “pengamanan” sebelum kasus melebar?
Aktivis dan pengamat angkat suara. Mereka menilai, kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai keterlambatan biasa.
Kalau dana sudah cair tapi pekerjaan tidak berjalan, itu bukan sekadar lalai. Itu bisa masuk ranah hukum serius. Aparat penegak hukum wajib turun,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik.
Sorotan kini mengarah pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Mulai dari pelaksana kegiatan hingga pengawas. Semua berpotensi dimintai pertanggungjawaban.
Lebih jauh, publik mendesak agar kasus ini segera dilaporkan ke kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk dilakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Jangan tunggu viral. Jangan tunggu hilang jejak.
Karena jika benar terjadi penyimpangan, maka ini bukan hanya soal proyek gagal—
ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
— RU —
