investigasi.co.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan kemarahannya atas berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ribuan keluhan dari masyarakat terkait akun yang tidak terverifikasi, data peserta yang hilang, hingga gangguan sistem pendaftaran membuat Dedi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mencari akar masalah.
Dalam peninjauan tersebut, Dedi menilai sumber persoalan bukan terletak pada regulasi penerimaan siswa, melainkan pada sistem aplikasi yang digunakan. Bahkan, di hadapan para orang tua siswa, ia secara terbuka mempertanyakan kualitas pengembangan aplikasi yang dinilai tidak siap menghadapi ratusan ribu pendaftar.
Menurut Dedi, aplikasi SPMB seharusnya tidak dibangun secara terpisah oleh dinas teknis, melainkan terintegrasi dengan sistem yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Ia menduga aplikasi yang digunakan saat ini dibuat dari nol, padahal sistem sebelumnya tinggal disempurnakan. Akibatnya, muncul berbagai gangguan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kemarahan Dedi semakin terlihat ketika sejumlah petugas teknis dan tim IT yang bertanggung jawab atas aplikasi tidak mampu menjelaskan secara rinci penyebab gangguan sistem. Kondisi itu memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas perencanaan, pengujian, dan pengawasan proyek digital yang digunakan dalam salah satu program pelayanan publik terbesar di Jawa Barat.
Gubernur pun memastikan akan memanggil pihak pengembang atau vendor aplikasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Ia ingin mengetahui siapa pembuat sistem tersebut, bagaimana proses pengembangannya, serta mengapa aplikasi yang digunakan justru menimbulkan kekacauan pada tahap awal pelaksanaan SPMB.
Hingga saat ini, berdasarkan pemberitaan yang tersedia, nama perusahaan vendor atau pengembang aplikasi SPMB Jabar 2026 belum diumumkan secara terbuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun, pernyataan Dedi Mulyadi yang secara khusus akan memanggil pihak pembuat aplikasi memunculkan spekulasi bahwa evaluasi tidak hanya menyasar tim teknis internal, tetapi juga pihak ketiga yang memperoleh pekerjaan pengembangan sistem tersebut.
Publik kini menunggu transparansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait siapa sebenarnya vendor pengembang aplikasi SPMB 2026, berapa nilai kontraknya, bagaimana proses pengadaannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas gangguan yang telah merugikan ribuan calon siswa dan orang tua. Apabila terbukti terdapat kelalaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek, maka kasus ini berpotensi menjadi sorotan serius terhadap tata kelola pengadaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Yang harus dijawab sekarang bukan hanya mengapa sistem error, tetapi siapa yang merancang, siapa yang mengawasi, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang membuat ribuan keluarga resah menjelang tahun ajaran baru.”
– NIKO –
