Investigasi.co.id – CIREBON — Ketua Umum Fast Respon (FRN), Agus Flores, mengaku terkejut setelah melihat langsung aktivitas batu bara di Pelabuhan Cirebon.
“Kok bisa saya baru tahu? Ternyata Cirebon ini kaya raya. Tapi yang jadi pertanyaan, uangnya masuk ke mana?” ujar Agus.
Menurutnya, persoalan yang harus dibuka bukan hanya aktivitas bongkar muat, tetapi juga status izin, pola pengelolaan, hingga dugaan adanya aktivitas penumpukan (stockpile).
“Kalau hanya transit, kenapa ada penumpukan? Kalau memang diperbolehkan stockpile, mana izinnya?” tegasnya.
Agus juga menyoroti persoalan jalur angkutan (hauling). Menurutnya, aktivitas pengangkutan batu bara harus memiliki pengaturan jalur yang jelas agar tidak mengganggu masyarakat, terutama akibat debu dan dampak lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat yang menanggung debu. Kalau ada dugaan pelanggaran UU lingkungan, harus diperiksa dan dibuktikan oleh instansi berwenang.”
FRN meminta KSOP, pengelola pelabuhan, Pemkot Cirebon, ESDM serta instansi terkait membuka dokumen perizinan dan menjelaskan secara transparan alur penerimaan atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas batu bara di pelabuhan.
“Kita tidak menuduh. Kita meminta transparansi. Kalau legal, buka izinnya. Kalau ada kewajiban kepada negara, jelaskan uangnya masuk ke mana. Jangan sampai Cirebon kaya, tetapi masyarakat hanya kebagian debu.”
Agus menegaskan, seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus siap diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau persoalan tata kelola.
“Kalau memang ada indikasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, harus ditelusuri. Bahkan persoalan Pelabuhan Cirebon ini perlu diberitahukan kepada KPK agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.”
“TRANSIT ATAU STOCKPILE? IZINNYA HARUS JELAS, UANGNYA JUGA HARUS TERANG,” pungkas Agus Fores.
Rido.R
