Investigasi.co.id, CIREBON – Sejumlah proyek infrastruktur jalur aspirasi (pokir) di Kota Cirebon kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada mutu pekerjaan yang dikerjakan CV. Berlian Jaya, kontraktor yang disebut kerap menjadi langganan mengerjakan proyek pemerintah daerah, termasuk proyek pokir dari salah satu anggota DPRD Kota Cirebon yang masih aktif menjabat.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan senderan Sungai Suba di RW 01, Kelurahan Kecapi. Pekerjaan yang semestinya berfungsi untuk menahan arus air dan mencegah banjir tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru, menyusul dugaan rendahnya kualitas konstruksi.
Hasil penelusuran tim media di lokasi menemukan sejumlah kejanggalan teknis. Galian pondasi tampak dangkal dan tidak sesuai standar konstruksi. Komposisi semen dinilai minim, sementara pasir yang digunakan terindikasi berkualitas rendah. Akibatnya, beton mudah hancur hanya dengan diremas tangan atau diketuk ringan dengan tangan kosong. Susunan batu kali juga terlihat asal-asalan, dengan banyak celah yang tidak terisi adukan semen secara memadai.
Proyek ini memiliki nilai anggaran hampir Rp200 juta dengan jadwal pelaksanaan 10 Juni hingga 24 Juli 2025. Namun, pekerjaan sudah dinyatakan selesai pada 29 Juni 2025, jauh lebih cepat dari rencana. Kondisi tersebut memunculkan dugaan pengerjaan dilakukan terburu-buru tanpa kontrol mutu yang memadai.
Saat dikonfirmasi, pihak CV. Berlian Jaya mengakui proyek tersebut merupakan hasil pekerjaannya. Perusahaan menyatakan akan bertanggung jawab penuh memperbaiki seluruh bagian yang bermasalah sesuai spesifikasi teknis, mengingat proyek ini menggunakan anggaran publik.
CV. Berlian Jaya bukan kali pertama mendapat sorotan. Perusahaan ini sebelumnya juga mengerjakan proyek pokir di beberapa lokasi, seperti pembangunan Balai Pertemuan Kampung (Baperkam) di RW 06 Kelud Asih dan RW 17 Ciremai Giri, Kelurahan Kecapi, yang turut menuai keluhan warga terkait mutu dan ketahanan bangunan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Cirebon dan pihak DPRD lebih ketat dslam melakukan penunjukan serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, terutama yang bersumber dari aspirasi anggota dewan, agar tidak terulang praktik pengerjaan asal-asalan yang berpotensi merugikan warga dan pemborosan anggaran negara.
[ TIM / RED ]
