Investigasi.co.id, Jakarta, 2 Juli 2026 – Kesabaran para pengemudi transportasi online kembali mencapai batasnya. Sekitar 500 pengemudi ojek online (R2) dan taksi online (R4) dari berbagai wilayah Jabodetabek turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menagih komitmen pemerintah dan mendesak perusahaan aplikator menghentikan praktik kebijakan yang dinilai semakin memberatkan kehidupan para mitra pengemudi.
Lapangan Banteng menjadi titik konsolidasi massa sejak pukul 13.00 WIB. Pengemudi roda dua lebih dahulu memenuhi lokasi, kemudian disusul pengemudi roda empat sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah mendapat arahan dari koordinator lapangan, iring-iringan kendaraan bergerak menuju Istana Negara sebagai simbol penyampaian aspirasi kepada Presiden.
Namun, perjalanan massa tidak berlangsung mulus. Aparat kepolisian menghadang rombongan di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di depan Balai Kota DKI Jakarta. Barikade pertama berhasil ditembus oleh massa yang tetap bertekad menyampaikan aspirasi secara langsung. Tidak lama kemudian, aparat kembali memasang barikade kedua di depan BSI Tower, Jalan Medan Merdeka Selatan. Kali ini massa tertahan dan akhirnya menggelar aksi di lokasi tersebut dengan pengawalan aparat keamanan.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan para pengemudi terhadap implementasi kebijakan potongan biaya aplikasi yang dinilai belum dijalankan secara konsisten. Meski sejak 1 Juli 2026 pemerintah telah menetapkan batas maksimal potongan sebesar 8 persen, para pengemudi menilai kebijakan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh, terutama pada layanan roda dua.
Dalam orasinya, para pengemudi menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar persoalan angka potongan aplikasi, melainkan menyangkut hak, keadilan, dan kelangsungan hidup jutaan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi online.
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu:
– Mewajibkan seluruh perusahaan aplikator menerapkan potongan maksimal 8 persen untuk seluruh layanan roda dua maupun roda empat tanpa pengecualian.
– Menaikkan tarif dasar bersih yang diterima pengemudi per kilometer sesuai hasil kajian yang telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.
– Mendesak pemerintah segera menerbitkan Lembaran Negara atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pengemudi transportasi online.
– Menjamin ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite yang mulai dikeluhkan langka di sejumlah daerah sehingga mengganggu aktivitas para pengemudi.
Di tengah jalannya aksi, sejumlah perwakilan pengemudi diterima oleh Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara beserta jajarannya. Perwakilan pemerintah bahkan naik ke mobil komando untuk berdialog langsung dengan massa.
Dalam penyampaiannya, pihak Kementerian Sekretariat Negara berjanji akan segera meneruskan seluruh aspirasi kepada pimpinan serta menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 masih berada dalam tahapan penyelesaian administrasi birokrasi sebelum resmi diterbitkan.
Meski mendapat penjelasan tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal seluruh proses hingga setiap janji benar-benar diwujudkan. Mereka menilai kesejahteraan pengemudi transportasi online tidak boleh lagi berhenti pada sebatas janji atau proses administrasi yang berlarut-larut.
Aksi demonstrasi berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dalam suasana aman dan tertib. Massa membubarkan diri setelah pembacaan doa bersama, namun menyampaikan peringatan bahwa apabila tuntutan tidak segera direalisasikan, gelombang aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar siap kembali digelar.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menuntut hak yang telah dijanjikan. Negara harus hadir melindungi rakyat yang bekerja mencari nafkah dengan jujur, bukan membiarkan mereka terus terbebani oleh kebijakan yang tidak berpihak.”
Moh Adiansyah
