Bansos Baru Gampang dihidupkan yang lama sulit dimatikan Kasus ibu Catu Bongkar Gagalnya Sistem

Investigasi.co.id – Cirebon, 24 September 2025 – Kasus Ibu Catu (69) dari Desa Kasugengan Kidul, Cirebon, mengungkap sebuah pola keliru dalam penanganan bansos. Masalah utamanya bukanlah pada kelayakan Ibu Catu menerima bantuan, melainkan pada sikap instansi dan tidak bertanggung jawab dalam mengatasi kesalahan data fatal.

Ibu Catu, yang secara sah masih hidup, tercatat meninggal dalam sistem. Alih-alih melakukan klarifikasi dan koreksi data sesuai prosedur—yang seharusnya menjadi langkah pertama—respons yang muncul justru adalah tawaran untuk mendaftarkannya pada program bansos baru. Ini ibarat membangun pintu darurat baru alih-alih memperbaiki pintu utama yang rusak, tanpa pernah membenahi akar kerusakannya.

“Ini adalah kelalaian sistemik,” tegas Heri Suhardi, S.H., kuasa hukum keluarga Ibu Catu. “Prosedur yang benar ketika ditemukan ketidaksesuaian data adalah verifikasi dan klarifikasi, bukan menutupinya dengan membuat entri data baru. Tindakan ini mengindikasikan sistem lebih memilih cara cepat yang tidak akuntabel, daripada menjalankan mekanisme perbaikan yang mungkin lebih rumit tetapi benar.”

Fakta bahwa hingga kini tidak ada Berita Acara yang mendokumentasikan proses serah terima dokumen kependudukan Ibu Catu untuk pendaftaran bansos yang baru semakin memperkuat tuduhan adanya praktik yang abai terhadap transparansi. Padahal, dokumen seperti KTP dan KK adalah dokumen kependudukan paling fundamental.

“Pertanyaannya sekarang, berapa banyak lagi warga yang ‘dimatikan’ secara administratif, lalu ‘dihidupkan’ kembali melalui program baru tanpa pernah ada perbaikan data di level pusat? Ini bukan sekadar memulihkan hak satu orang, tetapi memperbaiki cara kerja seluruh sistem,” tambah Heri.

Pengaduan resmi mengenai kekeliruan data ini telah tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan nomor 016/SKP-HSP /IX/2025. Melalui kasus Ibu Catu, kami mendesak adanya audit internal terhadap mekanisme koreksi data dan proses verifikasi bansos di tingkat daerah. Negara harus hadir dengan data yang benar, bukan dengan solusi tambal sulam yang justru mengubur masalah utama.tegasnya

(Red>tim)

Relevansi

Jangan Lewatkan