Investigasi.co.id + Jakarta, 9 September 2025 — Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, bersama aliansi masyarakat sipil dan komunitas pekerja, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Selasa (9/9). Aksi ini menagih janji pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digulirkan sejak akhir Agustus lalu.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 14.30 WIB di kawasan Senayan. Dengan menggunakan mobil komando, mahasiswa berorasi bergantian menyampaikan aspirasi. Aparat keamanan menurunkan 2.852 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi.
Situasi berlangsung kondusif, meski arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi sempat tersendat. Sekitar pukul 17.45 WIB, massa membubarkan diri secara tertib.
Aksi kali ini membawa 17 tuntutan jangka pendek yang menekankan penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi anggaran DPR, pembatalan fasilitas istimewa anggota dewan, hingga perlindungan buruh dari ancaman PHK.
Selain itu, ada 8 tuntutan jangka panjang yang diarahkan pada reformasi DPR, penguatan KPK, reformasi TNI/Polri, serta peninjauan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Hingga kini, pemerintah dan DPR baru memenuhi 3 dari 17 tuntutan jangka pendek, di antaranya pembatalan tunjangan rumah anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas.
Sebanyak 10 tuntutan lainnya baru sebatas janji, 4 poin mengalami penundaan, sementara 8 tuntutan jangka panjang belum ditindaklanjuti sama sekali.
Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menilai langkah pemerintah dan DPR masih jauh dari substansial.
> “Pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat hanya simbolis dan formal, belum menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan DPR terbuka untuk dialog. Adapun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sempat menuai kritik karena menyebut tuntutan hanya “aspirasi sebagian kecil rakyat”, telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji memperbaiki komunikasi publik.
Aksi 9 September 2025 mencerminkan konsistensi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal janji 17+8 Tuntutan Rakyat. Meski beberapa poin sudah direalisasikan, mayoritas tuntutan masih belum ditindaklanjuti secara konkret.
( Hisam )








