Investigasi.co.id, CIREBON 25 November 2025 — Dugaan praktik terselubung KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penunjukan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cirebon semakin mengemuka. Sejumlah temuan di lapangan serta keterangan dari beberapa sumber menunjukkan bahwa kepemilikan dapur SPPG diduga terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki kedekatan kuat dengan birokrasi dan pejabat pemerintah daerah.
Hingga kini, tidak ada publikasi resmi mengenai mekanisme seleksi terbuka. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran, verifikasi kelayakan, penilaian terbuka, ataupun laporan hasil seleksi. Publik mempertanyakan mengapa penunjukan pengelola dilakukan tanpa prosedur transparan, padahal program MBG dibiayai oleh keuangan negara dan menyasar ribuan pelajar.
Informasi yang beredar menyebut adanya pola pengutamaan terhadap yayasan atau pengelola yang memiliki hubungan personal dengan pejabat daerah. Sumber internal pemerintah yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa proses penunjukan dapur SPPG “hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja”.
Minimnya keterbukaan ini menimbulkan dugaan terjadinya:
• Nepotisme, karena pengelola yang ditunjuk memiliki kedekatan dengan pejabat daerah
• Kolusi, akibat proses penunjukan yang diduga terjadi secara tertutup
• Potensi Korupsi, karena konsentrasi pengelolaan pada pihak tertentu membuka peluang keuntungan tidak proporsional
Ketiadaan akses bagi masyarakat umum menambah kuat dugaan bahwa program MBG hanya dikuasai oleh lingkaran terbatas dalam birokrasi.
Masalah tidak berhenti pada proses penunjukan. Sejumlah dapur yang beroperasi diduga belum memiliki standar SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi) yang layak. Temuan makanan tidak sesuai standar di beberapa sekolah pernah ditemukan, makananan basi, ditemukan ulat hidup, hingga keracunan makanan MBG yang kasusnya hingga kini tak ada lagi kejelasan proses hukum dan hasil pemeriksaan secara publik seperti tertelan bumi. Hal ini semakin menguatkan kekhawatiran bahwa pengelola yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan, melainkan kedekatan.
Pemerhati kebijakan publik menilai bahwa jika dapur ditunjuk tanpa seleksi objektif, risiko terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi pelajar menjadi lebih besar.
“Jika pengelola dipilih karena koneksi, bukan kualitas, konsekuensinya bisa langsung mengenai keselamatan siswa,” ujar salah satu pemerhati kebijakan daerah.
Gelombang desakan kepada Pemerintah Daerah Cirebon semakin kuat. Publik meminta Pemda untuk:
• Membuka daftar pengelola dapur SPPG secara transparan
• Menunjukkan dokumen legalitas yayasan atau pengelola
• Menjelaskan prosedur penunjukan yang digunakan
• Mengungkap standar kelayakan dapur dan hasil inspeksi
• Melakukan audit independen terhadap seluruh proses penunjukan
Tanpa langkah tersebut, dugaan praktik terselubung KKN akan terus beredar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan gizi pelajar, bukan menjadi ruang eksklusif untuk kepentingan kelompok tertentu. Tanpa seleksi terbuka, tanpa akuntabilitas, dan tanpa pengawasan ketat, program ini berisiko menjadi lahan penunjukan tertutup yang diduga diwarnai kepentingan birokrat.
Publik menegaskan:
Program MBG harus dikelola oleh pihak yang profesional, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
NIKO | INVESTIGASI.CO.ID
