OPINI
Investigasi.co.id – Jawa Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang-gadang sebagai solusi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di atas kertas, gagasan tersebut terdengar mulia. Namun dalam praktiknya, publik berhak mempertanyakan apakah program raksasa yang menyedot ratusan triliun rupiah ini benar-benar dirancang untuk kepentingan rakyat atau justru menjadi proyek ambisi yang mengorbankan kesehatan fiskal negara.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ketika negara harus menggelontorkan anggaran dalam jumlah sangat besar untuk membiayai satu program, maka konsekuensi yang muncul adalah semakin beratnya beban APBN. Jika penerimaan negara tidak mampu mengimbangi lonjakan belanja, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: menambah utang, memangkas anggaran sektor lain, atau mencari sumber pembiayaan baru yang berpotensi membebani rakyat.
Dalam dunia ekonomi, pasar tidak hanya melihat niat baik pemerintah. Pasar melihat angka. Pasar melihat kemampuan negara membayar kewajibannya. Pasar melihat apakah pengeluaran pemerintah masih masuk akal atau sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Ketika investor mulai menilai bahwa kebijakan fiskal suatu negara terlalu agresif dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara, maka kepercayaan akan menurun. Saat kepercayaan turun, modal asing keluar. Ketika modal asing keluar, dolar diburu. Dan ketika dolar diburu, rupiah tertekan.
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius para pejabat yang mengelola MBG.
Sayangnya, yang sering terlihat justru sebaliknya. Publik disuguhi berbagai laporan mengenai penggunaan fasilitas mewah, dugaan pemborosan operasional, hingga berbagai kegiatan seremonial yang terkesan lebih mengedepankan pencitraan dibandingkan efisiensi anggaran. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, rakyat tentu berhak bertanya: apakah setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai kepada anak-anak penerima manfaat, atau justru habis di tingkat birokrasi dan operasional?
Lebih ironis lagi, kritik terhadap MBG sering kali dianggap sebagai sikap anti-rakyat. Padahal yang dipersoalkan bukan tujuan programnya, melainkan tata kelola dan akuntabilitasnya. Tidak ada yang menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Yang ditolak adalah jika program tersebut berubah menjadi ladang pemborosan anggaran yang akhirnya membebani negara.
Pejabat MBG harus memahami bahwa uang yang mereka kelola bukan uang pribadi, bukan uang lembaga, dan bukan uang politik. Itu adalah uang rakyat yang berasal dari pajak, retribusi, dan berbagai pungutan yang dibayarkan masyarakat setiap hari. Karena itu, setiap bentuk pemborosan sekecil apa pun adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Apabila pengelolaan MBG tidak transparan, tidak efisien, dan tidak mampu menunjukkan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang digelontorkan, maka pasar akan memberikan penilaiannya sendiri. Investor tidak tertarik pada slogan. Investor tidak terpengaruh oleh konferensi pers. Investor melihat angka, laporan keuangan, dan risiko fiskal.
Prediksi dolar mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 memang masih berupa skenario ekstrem. Namun sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis besar sering kali diawali oleh sikap meremehkan risiko. Ketika para pengambil kebijakan lebih sibuk mempertahankan citra daripada memperbaiki tata kelola, maka fondasi ekonomi perlahan mulai retak.
Karena itu, pengawasan terhadap MBG harus dilakukan secara ketat. Audit menyeluruh harus dibuka kepada publik. Setiap pengadaan, setiap kontrak, setiap penggunaan kendaraan operasional, hingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika tidak, MBG yang seharusnya menjadi program peningkatan gizi nasional bisa berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola anggaran. Dan ketika kepercayaan publik serta investor hilang, yang membayar harga paling mahal bukan para pejabat yang mengambil keputusan, melainkan rakyat Indonesia sendiri melalui melemahnya rupiah, naiknya harga kebutuhan pokok, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini yang bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Kritik ditujukan pada tata kelola kebijakan dan pejabat publik sebagai penyelenggara negara, bukan pada tujuan pemberian makanan bergizi kepada masyarakat.
