Investigasi.co.id, Cirebon 27 November 2025 — Setiap memasuki bulan November, pola yang sama kembali berulang hampir di seluruh daerah, proyek infrastruktur dikebut serempak. Jalan dibongkar, drainase dikeruk, jalan di aspal dan dibeton. Ironisnya, semua itu terjadi tepat saat musim hujan, ketika tanah belum stabil, aspal sulit menempel, dan risiko kerusakan justru paling tinggi.
Hasilnya dapat ditebak:
• Jalan baru dibuka, hujan turun, rusak kembali.
• Drainase belum kering, malah becek dan memicu genangan.
• Banjir ringan muncul dari proyek yang katanya untuk mencegah banjir.
Namun fenomena ini bukan semata-mata soal cuaca. Masalahnya jauh lebih dalam dan lebih sistemik.
Proyek Infrastruktur Dikebut Bukan Karena Terlambat, tetapi Diduga Karena Sengaja Ditunda. Fakta lapangan menunjukkan pola yang janggal, banyak proyek tidak dimulai sejak awal tahun meski anggaran sudah tersedia. Bukan karena perencanaan belum siap, bukan karena kajian teknis belum lengkap, tetapi karena proyek yang harusnya berjalan pada triwulan pertama justru sengaja ditahan hingga akhir tahun.
Sorotan publik makin menguat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank daerah. Dalam temuan mengejutkan, terungkap bahwa ratusan triliun rupiah anggaran pemerintah daerah justru mengendap di rekening bank, tidak dibelanjakan, karena diduga sengaja diputar dulu untuk menghasilkan bunga dari simpanan atau deposito.
Dengan kata lain, dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum justru “nginep” dulu di bank, dan kemana hasil bunga dari simpanan dan deposito, dan siapa yang diuntungkan?
Ketika anggaran belum digunakan, pemerintah daerah bekerja santai di awal tahun. Sementara itu, oknum pejabat menikmati bunga simpanan yang mengalir. Rakyat hanya kebagian fasilitas yang dibangun dengan kualitas seadanya, dan cepat rusak. Ironisnya, rakyat pula yang harus tertib membayar pajak kendaraan serta retribusi daerah, tanpa pernah tahu bagaimana uang mereka dikelola.
Saatnya Mengakhiri Pola “Akhir Tahun Jadi Ajang Lembur Proyek” Pembangunan infrastruktur, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup buku akhir tahun. Ini hak dasar warga negara atas fasilitas umum yang layak dan tahan lama.
Sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Dinas yang terkait, yaitu DPUTR dari semua bidang, Bina Marga, (SDA) Sumber Daya Air, Cipta Karya, bisa mengedepankan transparansi anggaran, disiplin pekerjaan, dan integritas pejabat publik menjadi standar baru agar pembangunan tidak hanya asal selesai, tetapi juga bermanfaat dan berumur panjang.
Masyarakat berhak tahu, dan lebih dari itu, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang tidak hanya terlihat baru, tetapi benar-benar tahan diuji, termasuk oleh derasnya hujan bulan November.
RED | INVESTIGASI.CO.ID
