Investigasi.co.id, CIREBON – Puskesmas seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan ramah. Namun, kondisi di Puskesmas Ciperna, yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 256, Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru memperlihatkan hal sebaliknya.
Sejumlah warga dari wilayah Sampiran, Plaosan, hingga desa sekitar mengaku kecewa dengan pelayanan petugas di bagian pendaftaran. Mereka menilai petugas tidak komunikatif, kurang bersahabat, bahkan seringkali melayani pasien dengan sikap yang membuat tidak nyaman.
Keluhan juga datang terkait prosedur rujukan yang dinilai berbelit-belit. “Waktu saya minta rujukan, jawabannya hanya ‘nanti, nanti’. Sampai tidak ada keterangan jelas, dan akhirnya saya tidak dapat rujukan sama sekali,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Kondisi itu membuat sebagian pasien lebih memilih berobat ke puskesmas lain meskipun jaraknya lebih jauh. “Saya ke Puskesmas Beber saja, lebih jauh sih, tapi pelayanannya ramah, jelas, dan bikin nyaman. Kalau di Ciperna, rasanya bikin kesal,” tutur warga lainnya.
Pantauan di lapangan memperlihatkan suasana Puskesmas Ciperna yang lengang, tanpa antrean panjang sebagaimana biasanya terlihat di puskesmas lain. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa masyarakat mulai enggan memanfaatkan layanan di sana.
Keluhan warga juga sudah sampai ke aparat desa. Kuwu Sampiran bahkan ikut menyoroti pelayanan yang dianggap merugikan masyarakat. Sementara itu, ketika awak media mencoba meminta tanggapan resmi, Kepala Puskesmas Hj. Maemunah tidak bisa ditemui karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Setelah hampir dua pekan menunggu, barulah ada staf puskesmas memberikan klarifikasi terbatas.
Sorotan ini turut mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Cirebon. “Pelayanan publik adalah hak setiap warga. Kalau pelayanan kesehatan justru mempersulit, itu sudah mencederai hak masyarakat. Kami siap mendampingi warga melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,” tegas seorang perwakilan LSM.
Masyarakat berharap laporan resmi ke Dinas Kesehatan dapat menjadi langkah awal pembenahan serius. Tuntutan warga jelas: mulai dari perubahan sikap pegawai, perbaikan sistem administrasi, hingga kepastian akses rujukan yang lebih mudah.
Jika puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan kesehatan justru ditinggalkan masyarakat, maka keberadaannya patut dipertanyakan.
[ RED ]
