Investigasi.co.id, JAKARTA, 31 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menggelar pertemuan di Istana Negara, Minggu (31/8), untuk merespons situasi pasca demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan di beberapa daerah.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional rakyat. Namun, ia menekankan bahwa tindakan anarkis seperti penjarahan, pembakaran fasilitas publik, hingga upaya makar dan terorisme tidak dapat ditoleransi.
“Kita harus bedakan antara aspirasi rakyat yang sah dengan tindakan anarkis. Pemerintah akan selalu menghormati kebebasan berpendapat, tetapi bila sudah mengarah pada makar dan terorisme, negara tidak bisa tinggal diam. Saya perintahkan TNI dan Polri bertindak tegas,” ujar Presiden Prabowo.
Sebagai bagian dari langkah meredam ketegangan publik, Presiden juga mengumumkan pencabutan sejumlah fasilitas anggota DPR, termasuk tunjangan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Rakyat sedang sulit, tidak pantas para wakil rakyat menikmati fasilitas berlebihan. Saya minta pimpinan DPR menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri dan meninjau kembali berbagai tunjangan yang tidak relevan,” tegasnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional. Meski tidak mengeluarkan pernyataan terpisah, kehadiran Megawati menegaskan soliditas politik dalam menghadapi krisis.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua anggota DPR Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang dinilai telah melukai hati rakyat melalui pernyataan kontroversial di tengah gejolak demonstrasi.
“Partai NasDem berdiri bersama rakyat. Aspirasi rakyat adalah prioritas utama perjuangan kami. Bila ada kader yang justru melukai hati rakyat, maka partai harus bertindak. Karena itu, kami nonaktifkan dua anggota DPR yang bersangkutan, efektif 1 September 2025,” tegas Surya Paloh.
Pertemuan para pimpinan politik ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban nasional serta memastikan aspirasi rakyat tetap menjadi pijakan utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
[ RED ]
