Investigasi.co.id, Bandung, 1 September 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu pimpinan DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat pascademonstrasi terkait isu tunjangan dan transparansi anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan usulan penting kepada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Ia menekankan perlunya reformasi sistem tunjangan bagi anggota DPRD agar lebih produktif, dengan mekanisme berbasis kehadiran dan partisipasi dalam rapat pembahasan, bukan semata-mata bersifat tetap. Menurutnya, sistem saat ini masih menghasilkan pengeluaran besar dengan output yang kurang jelas.
Selain membahas tunjangan, Gubernur dan DPRD Jawa Barat juga menyepakati langkah realokasi anggaran provinsi untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Dana akan dialihkan dari pos perjalanan dinas luar provinsi maupun luar negeri, serta dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), guna mendukung subsidi asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, petani, dan tukang.
Dedi Mulyadi turut menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana reses DPRD. Laporan kegiatan reses, tegasnya, harus dipublikasikan secara terbuka melalui rapat paripurna, dengan pengelolaan sepenuhnya berada di bawah Sekretariat Dewan.
Dalam kesempatan yang sama, aspirasi masyarakat yang berkembang juga turut ditampung, termasuk tuntutan mengenai reformasi kepolisian serta percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk menyampaikan masukan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Langkah ini adalah ikhtiar bersama agar anggaran daerah dikelola lebih efisien dan benar-benar kembali kepada rakyat. Kita ingin kebijakan yang produktif, transparan, dan berdampak langsung,” ujar Dedi Mulyadi.
[ RED ]
