Investigasi.Co.id CIREBON 26 Desember 2025 – Alih-alih menjadi momentum menjaga asupan gizi anak sekolah, masa libur sekolah justru memunculkan ironi baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola Dapur MBG di Kota dan Kabupaten Cirebon diduga bertindak semakin ugal-ugalan, dengan mendistribusikan paket makanan yang tidak hanya jauh dari nilai harga acuan, tetapi juga dipertanyakan dari sisi keamanan dan legalitas produk.
Sorotan tajam ini menguat setelah video unggahan awak media Literasi.co.id di akun TikTok @Literasi viral dan ditonton ratusan ribu warganet. Tayangan tersebut memperlihatkan paket MBG yang isinya didominasi makanan kering pabrikan, bahkan jenis makanan yang lazim ditemukan di rak warung klontong, bukan dapur gizi negara.
Reaksi publik pun tak terbendung. Kolom komentar dipenuhi keluhan para orang tua siswa, yang mempertanyakan ke mana arah program MBG berjalan. Mereka mengaku anak-anaknya menerima paket makanan yang jika ditotal secara kasar, nilainya hanya berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000, jauh di bawah acuan resmi Rp10.000 per siswa per hari.
Ironi mencapai puncaknya saat distribusi dilakukan menjelang libur sekolah, di mana siswa menerima paket ada yang untuk tiga hingga lima hari sekaligus. Namun, alih-alih mencerminkan akumulasi anggaran beberapa hari, isi paket justru tampak seperti satu kali belanja minimarket yang dipaksakan cukup untuk berhari-hari. Libur sekolah pun terkesan menjadi momentum “sekali antar, urusan selesai”.
Tak hanya soal harga, jenis makanan yang diterima juga menuai tanda tanya besar. Selain biskuit dan makanan pabrikan, ditemukan pula makanan ringan produk tanpa merek, tanpa label BPOM, kode produksi, tanggal kedaluwarsa, bahkan logo halal. Diantara lainnya seperti roti, kacang telur, telur gabus, bolu kering, yang biasa dijual sistem kiloan dipasar tanpa ada label resmi, dan yang lebih dikhawatirkan bahan baku makanan tersebut dibuat dengan olahan telur infertil, lalu dikemas lagi di dapur MBG dengan plastik cetik kemasan kecil. Kondisi ini jelas mengundang kekhawatiran, mengingat program MBG menyasar anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal dalam aspek keamanan pangan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang kini ramai dibicarakan publik,
apakah Dapur MBG sedang menyiapkan makanan bergizi, atau sekadar mendistribusikan paket pengganjal perut, karena yang didistribusikan jenis makanan yang umumnya layak disebut camilan, agar laporan tetap berjalan?
Meski pernyataan warganet di media sosial secara hukum tidak bisa dijadikan kesimpulan tunggal, temuan langsung awak media Literasi.co.id di lapangan menunjukkan kesesuaian antara keluhan publik dan kondisi riil distribusi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kejanggalan bukan sekadar persepsi, melainkan persoalan sistemik yang perlu ditelusuri serius.
Dalam konteks ini, keberanian orang tua menyuarakan kritik patut dilihat sebagai alarm dini, bukan ancaman. Literasi.co.id menilai bahwa masyarakat tidak seharusnya dibungkam oleh kekhawatiran akan dampak terhadap anak sekolah. Terlebih pemerintah sendiri telah mengajak publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan dapur MBG.
Sayangnya, fungsi pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat daerah dinilai belum cukup kuat untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari semangat program. Di sisi lain, peran pihak sekolah juga disorot, karena dinilai terlalu administratif: sibuk menghitung jumlah siswa penerima, namun kurang kritis terhadap isi, kualitas, dan kewajaran nilai makanan yang masuk ke lingkungan sekolah.
Padahal, ketika makanan berbentuk kering, penghitungan estimasi harga sangat mudah dilakukan. Artinya, jika kejanggalan tetap lolos, maka masalahnya bukan pada sulitnya pengawasan, melainkan pada lemahnya keberanian untuk bersikap kritis.
Mengingat seluruh anggaran MBG bersumber dari uang pajak rakyat, negara tidak boleh membiarkan program strategis ini berubah menjadi formalitas distribusi. Tanpa pengawasan ketat, MBG berisiko kehilangan substansi dan hanya menyisakan kemasan program.
Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk turun tangan secara tegas, memperkuat pengawasan, serta melibatkan insan pers dan LSM sebagai mitra kontrol di lapangan. Sebab jika tidak, MBG yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara pada gizi anak, justru akan dikenang sebagai program besar dengan isi yang mengecil di dalam kantong snack.
NIKO | INVESTIGASI.CO.ID
